oleh

Dipecat Sepihak Tuntut Keadilan

Puluhan Ketua RT/RW Ngadu ke Dewan

Puluhan ketua RT/RW se-Kecamatan Tebing Tinggi, korban dugaan pemecatan sepihak oknum Lurah mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang, Selasa (19/12) sekitar pukul 10.00 WIB. Apa yang mereka sampaikan?

Muhammad Iqbal Bakti, Tebing Tinggi

Kedatangan para RT/RW ini mengenai permasalahan pemecatan yang mereka anggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut ke wakil rakyat di gedung dewan tersebut.

Aksi damai ketua RT/RW se-Kecamatan Tebing Tinggi korban dugaan pemecatan sepihak ini diawali dengan kegiatan Long March. Puluhan peserta terlihat mulai berjalan dari depan kantor Lurah Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, langsung menuju kantor DPRD Empat Lawang, yang terletak di Jalan Pembangunan Talang Banyu, Tebing Tinggi, sambil berorasi menggunakan pengeras suara, menuntut pencabutan surat keputusan (SK) Lurah yang melakukan pemecatan sepihak yang mereka alami.

Setelah tiba di depan kantor DPRD Empat Lawang, puluhan peserta aksi terus meneriakan tuntutan, hingga pada akhirnya para peserta diterima sejumlah anggota dewan dari berbagai Fraksi, untuk mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan. Setelah terjadi dialog, sejumlah utusan peserta aksi, diperkenankan berdialog dengan anggota dewan di ruang komisi I DPRD Empat Lawang, untuk diterima aspirasinya.

“Seluruh ketua RT/RW se Kecamatan Tebing Tinggi, plus RT/RW di Kecamatan Pendopo, diberhentikan sepihak, kecuali ketua RT/RW di Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi yang belum menerima surat pemberhentian. Tanpa ada alasan yang jelas, kami dipecat. Ini yang menjadi dasar aksi kami,” kata Koordinator Lapangan (Korlap), Hasbi saat menyampaikan tuntutannya.

Menurut Hasbi, banyak kejanggalan yang ada di SK pemberhentian yang diterima pihaknya. Seperti alasan habis masa jabatan, ini menurut pihaknya, hanya akal-akalan pihak kelurahan untuk menjadi dasar pemecatan, sebab seluruh ketua RT/RW yang dipecat, masih panjang masa jabatannya dan dipilih oleh warganya. “Kami tidak ada tuntutan lain selain pencabutan SK pemberhentian yang dibuat sewenang-wenang oleh oknum lurah. Silahkan diberhentikan, jika memang habis masa jabatan, kami hanya minta hak kami selaku Ketua RT/RW, diteruskan sampai masa jabatan kami benar-benar berakhir,” tegasnya.

Senada dengan itu, salah seorang utusan Ketua RT/RW Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Syafarudin Ali mengatakan, banyak hal aneh yang terjadi pada pemberhentian RT/RW di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Salah satunya, lurah yang bertugas di kelurahan yang melakukan pemecatan Ketua RT/RW ini, baru menjabat sebagai Lurah selama dua bulan. Karena itu pihaknya menduga, Lurah ini memang membawa visi melakukan pemecatan Ketua RT/RW di wilayahnya, atas pesanan oknum tertentu.

“Atas dasar apa, lurah yang baru menjabat dua bulan ini, melakukan pemecatan RT/RW. Jelas kami menduga mereka ini membawa visi tertentu,” cetusnya.

Oleh karena itu, pihaknya minta difasilitasi pihak DPRD Empat Lawang, agar mempertemukan pihaknya dengan lurah yang melakukan pemecatan RT/RW. “Lurah tidak pernah mau bertemu dengan kami, ada apa ini. Yang lebih aneh lagi, saat pembagian intensif kami yang terakhir lalu, kami minta bertemu namun lurah menolak. Kami meyakini ada pihak ketiga atas pemecatan kami selaku ketua RT/RW,” katanya.

Menjawab tuntutan peserta aksi, sejumlah anggota DPRD Empat Lawang, melalui moderator dialog, Herman Rusul Yunus dari Fraksi Partai Demokrat mengambil kesimpulan, pihak DPRD Empat Lawang menampung semua tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi sebagai bahan pihak DPRD Empat Lawang, melalui Komisi I, secepatnya akan memanggil pihak Eksekutif, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai anggota DPRD Empat Lawang, yang merupakan perpanjangan tangan semua rakyat di Empat Lawang, pihaknya akan memperjuangangkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Ketua RT/RW tanpa terkecuali.

“Namun keputusan ada dipihak yang berwenang yang tentunya pihak SKPD yang berhubungan langsung dengan persoalan ini. Nanti akan dikelolah oleh Komisi I. Kami berterima kasih dengan adanya aksi damai yang bapak-bapak lakukan, dan mudah-mudahan dengan adanya aksi damai ini, akan menjadi jalan keluar dari permasalahan yang bapak-bapak hadapi saat ini,” harapnya.

Menanggapi aksi damai Ketua RT/RW ini, Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah saat dikonfirmasi mengatakan, pemecatan Ketua RT/RW yang dilakukan Lurah, harus berdasarkan alasan yang jelas dan berdasarkan dengan aturan yang sudah ada. Pihaknya dalam hal ini, akan meneliti alasan pemecatan, dengan memanggil pihak lurah.

“Alasan memecatnya itu apa, sudah sesuai aturan tidak. Kalau lurahnya yang salah, kita akan berdiri dibelakang RT, demikian juga sebaliknya,” ujar Syahril.

Pihaknya lanjut bupati, akan mempelajari permasalahan ini, jika ada dugaan Lurah yang salah, pihaknya bisa membentuk tim untuk melakukan penelitian ke lapangan, untuk mengetahui kebenaran prosedur pemecatan dan sebagainya. Namun demikian, pembentukan tim ini, harus berdasar seperti adanya pengaduan ke pihaknya sebagai dasar membentuk tim yang salah satunya isinya dari pihak Inspektorat.

“Jika nanti memang ditemukan kesalahan, pihak RT/RW (yang dipecat) akan dikembalikan jabatannya. Lurahnya bisa kita berhentikan kalau banyak nian yang dipecat-pecat,” tukasnya. (*)

Komentar

Rekomendasi Berita