oleh

Dinsos Singkronisasi Data Penerima Bantuan Sosial

LINGGAUPOS.CO.ID – Agar tidak terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan sosial baik itu  dari Dinas Sosial (Dinsos) maupun bantuan dari dana desa, Camat Tebing Tinggi meminta Dinsos mengirimkan data penerima bantuan agar bisa disinkronkan dengan bantuan dari desa agar tidak terjadi tumpang tindih

“Kami telah mengirimkan surat ke Dinsos dan ditembuskan kepada Bupati, karena kami ingin data yang sudah dapat PKH, BNPT, agar apa kata Sormi, BLT kami ini tidak tumpang tindih, dengan yang sudah ada bantuan dari Dinas Sosial,” kata Sormi Azhar, Camat Tebing tinggi pada acara pemutakhiran Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS), Selasa (23/2/2021).

“Kita jemput bola ke masyarakat dan kami saat ini masih menunggu data, sebenarnya kami sudah ada jadwal untuk turun ke desa desa, melaksanakan musyawarah serta menetapkan BLT ini,” tambahnya.

Dengan demikian kata Sormi alangkah baiknya bersama sama turun ke lapangan, buat jadwalnya mulai dari Desa Ujung Alih sampai Sugiwaras.

“Dengan bantuan ini, dari Dinas Sosial ada dari dana desa juga ada, jadi masyarakat yang memang benar benar tepat sasaran dalam bantuan dana desa ini. Semuanya dapat merata,” sarannya pada kesempatan itu.

Masih dikatakan Sormi, ini sudah kami informasikan dan sosialisasikan di setiap desa apabila selesai nantinya data itu dapat dibuatkan balihonya dan akan ditempel perdusun dengan nama jelas beserta bin nya.

“Karena di desa itu apabila ada nama Man kalau ada empat nama Man jadi tidak jelas Man mana itu, ini sudah kami laksanakan tinggal kami menunggu,” katanya.

Sementara Kadinsos Empat Lawang Eka Agustina menanggapi permintaan Camat Tebing Tinggi, mengatakan pihak desa minta data DTKS nya, untuk keperluan apa nanti di atas materai 10 ribu supaya membuat MoU dan pertanggung jawaban tentang data itu.

Setelah minta data itu untuk dana desa lanjutnya,mereka harus selama dua bulan setelah data diberikan harus memberikan laporan kembali ke Dinsos.

“Jadi makanya kami balas waktu itu Pak Camat, bahwasannya kalau untuk verifikasi silahkan desanya datang untuk melihat ID aplikasi,” katanya.

Jadi kata Eka, tidak bisa langsung memberikan secara langsung, misalnya data BNPT namanya ini, karena harus ada MoU.

“Seperti kemarin dari pertanian mereka membuat surat langsung MoU dan membuat pernyataan bahwa akan bertanggung jawab atas permintaan data tersebut untuk tidak disalahgunakan itu prosedurnya,” jelasnya.(*)

Rekomendasi Berita