oleh

Dinas PPKB Sosialisasi Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

DINAS Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan ‘Sosialisasi Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu’ pada Selasa (14/11) di Balai Penyuluh KB.

Kegiatan ini diikuti 150 orang peserta berasal dari seluruh kecamatan, khususnya di desa yang sudah ada kampung KB. Kepala Dinas PPPKB Kabupaten Musi Rawas, Drs Jemain melalui Kabid KB, Drs Irwansyah menjelaskan pada sosialisasi ini menampilkan sejumlah narasumber yakni Kabid PP, Drs Ahmad Sutomi, H Bakri, S.Sos (Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga), Kepala Dinas PPKB Drs. Jemain, Kabid Keluarga Berencana, Drs Irwanysah, Hj Fitriana, SH. Serta dr Desmi Gunawan, Sp.Og. Di mana para peserta diharapkan menambah ilmu setelah menerima materi disampaikan oleh narasumber tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PPKB Musi Rawas, Jemain memaparkan materi mengenai arah dan kebijakan program KB Kabupaten Musi Rawas. Dimulai dengan membahas mengenai kebijakan meningkatkan aspek penyuluhan dan penggerakan KB, antara lain dengan cara peningkatan advokasi dan KIE program KB secara langsung maupun melalui media, peningkatan peran PKB/PLKB dan IMP dalam program KB, peningkatan pembinaan kampung KB di setiap kecamatan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman Kespro bagi remaja melalui pendidikan dan sosialisasi PUP. Serta peningkatan kemitraan dalam penggerakan program dan kegiatan.

Kegiatan itu, kata dia, sesuai dengan visi Dinas PPKB yaitu “Pengendalian penduduk melalui keluarga berencana menuju keluarga sejahtera dalam Mura Sempurna 2021”. Untuk itulah, Jemain menyebutkan salah satu strategi dan kebijakan DPPKB Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021 dengan cara meningkatkan aspek-aspek penyuluhan dan penggerakan unsur-unsur penunjang keluarga berencana, Kampung KB Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Jemain juga menyebutkan dasar hukum kampung KB antara lain Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016, SK Bupati Nomor : 46/KPTS/DPPKB/2017 tentang Penunjukan Desa Sasaran Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 24 Mei 2017), SK Bupati Nomor : 468/KPTS/DPPKB/2017 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Juli 2017.

“Sedangkan tujuan pembentukan kampung KB antara lain untuk pembinaan peserta KB, mendekatkan pelayanan KKBPK kepada Keluarga, dan juga memantapkan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui implementasi 8 fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Juga menumbuhkan gotong royong dalam kehidupan masyarakat memberikan peluang lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat, dan melaksanakan nawacita,” jelas Jemain. (01)

Komentar

Rekomendasi Berita