oleh

Diduga Terlibat Kampanye, Wakil Bupati Terancam Pidana

Ketua Panwaslu Musi Rawas, Khoirul Anwar
“Selain ikut dalam kampanye dialogis, diduga Hj Suwarti juga melanggar karena menggunakan fasilitas negara yakni kendaraan plat merah…”

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas, memanggil Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti, Kamis (29/3). Pemanggilan itu terkait dugaan keikutsertaan Hj Suwarti dalam kampanye dialogis salah satu Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

“Kita sudah memanggil untuk dilakukan klarifikasi terkait dugaan temuan dari kami, karena ia ikut kampanye dialogis Pasangan Calon (Paslon) Gubernur, yang diusung Partai Gerindra,” jelas Khoirul Anwar, Kamis (29/3).

Namun, dilanjutkan Anwar, dirinya belum bisa memublikasikan hasil dari klarifikasi tersebut, karena sedang dalam kajian pihaknya selaku pengawas pemilu.

“Hasilnya, akan kami sampaikan Selasa (3/4) mendatang. Untuk saat ini, kami belum bisa memastikan apakah yang sudah dilakukan Bu Suwarti ini melanggar atau tidak. Sebenarnya, kalau beliau sudah mengajukan cuti tidak ada masalah, apalagi selaku Ketua Partai Gerindra Musi Rawas,” ungkapnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Hj Suwarti ikut kampanye dialogis di Pasar Srikaton pada Selasa, 20 Maret 2018 sekira pukul 07.30 WIB.

Khoirul Anwar menjelaskan ketika Kades maupun ASN yang bermain politik praktis jelas akan dikenakan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.

“Nah, kalau menurut kami, ini dugaan pelanggarannya pidana atas pelanggaran kampanye,” tutur Khairul.

Khairul memastikan temuan itu bukan laporan dari masyarakat. Melainkan memang temuan dari Panwaslu Musi Rawas.

“Beliau (Hj Suwarti,red) ikut kampanye dialogis di Pasar Srikaton pada Selasa, 20 Maret 2018 sekira pukul 07.30 WIB. Sebenarnya, kalau beliau sudah mengajukan cuti tidak masalah. Namun, kalau beliau tidak mengambil cuti dan ikut berkampanye ini yang bermasalah. Karena beliau masuk kategori ASN juga pejabat negara,” terang Khoirul.

Menurutnya, Kades maupun ASN yang bermain politik praktis jelas akan dikenakan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.

Kedua, lanjutnya, diduga Hj Suwarti juga melanggar karena menggunakan fasilitas negara yakni kendaraan plat merah.

“Atas temuan ini, karena dugaannya melanggar pidana, maka Panwas juga harus berdiskusi dan memanggil Centra Gakkumdu, dari polisi dan kejaksaan. Sesuai dengan Perpawaslu No. 14 Tahun 2016 tentang Centra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada,” jelasnya.

Khairul juga memastikan status Hj Suwarti belum tersangka.

“Iya, belum tersangka. Masih jauh itu. Jadi proses-proses ini akan kami lakukan sebagai pembelajaran untuk yang lainnya, supaya dalam melakukan kegiatan kampanye harus sesuai prosedur. Kita juga sebelumnya, sudah menyurati bupati melalui BKPSDM terkait netralitas ASN dan penggunaan fasilitas Negara,” imbuhnya.

Lantas bagaimana reson Hj Suwarti terhadap pemanggilan yang dilakukan Panwaslu Mura terhadap dirinya?

Saat Linggau Pos berulangkali mencoba menghubungi via handphone ibu yang dikenal ramah ini, namun tak mendapat jawaban. (04/02)

Rekomendasi Berita