oleh

Diduga Intervensi Pilkades, Camat Rupit Dipanggil Bupati

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Direncanakan pagi ini Senin, 13 November 2017 Camat Rupit Nafrizal dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat kabupaten dipanggil Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Muratara, HM Syarif Hidayat dan H Devi Suhartoni.

Pemanggilan tersebut lantaran adanya selebaran surat pengumuman hasil tes tertulis Bakal calon Kades Karang Anyar, Kecamatan Rupit yang berbeda dengan hasil panitia kabupaten.

Sebagaimana diketahui Balon Kades Karang Anyar sebanyak enam orang, sementara batas maksimal hanya lima. Untuk itu dilaksanakan tes tertulis guna menyaring lima besar, dengan nilai perankingan. Bagi nilai yang paling rendah maka akan dinyatakan gugur.

Dari hasil tes tertulis yang dilaksanakan Kamis 9 November 2017 lalu Panitia Kabupaten mengeluarkan surat yang isinya atas nama Martono tidak lulus karena peringkat ke enam. Sementara Idris peringkat pertama.

Pada hari yang sama, ada lagi surat yang ditandatangani oleh Camat Rupit, Nafrizal di mana surat tersebut menyatakan Idris tidak lulus lantaran diperingkat ke enam sementara Martono diperingkat ke lima.

Dengan adanya dua surat tersebut, keesokan harinya, Jumat (10/11) pada saat tes narkoba, seluruh Balon Kades Karang Anyar hadir sehingga tidak jadi dilaksanakan. Kecuali 24 desa lainnya yang tidak ada permasalahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Kabupaten Muratara, Firdaus melalui Sekretaris, Asma’un membenarkan untuk tes narkoba Bagi Balon Kades Karang Anyar tidak dilakukan, karena keenamnya datang semua.

“Pak Kadis sudah menghadap Bupati Muratara, untuk penyelesaian permasalahan tersebut, informasi besok (hari ini, red) Panitia Kabupaten dan Camat Rupit dipanggil Bapak Bupati,” sebutnya.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muratara, Effendi Aziz menegaskan untuk proses penentuan lima besar Balon Kades Karang Anyar yang dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten sudah benar dan sesuai aturan baik Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2017 dan Peraturan Bupati (Perbup) No. 82 tahun 2017 tentang Pilkades, di mana yang berhak melakukan Panitia Pilkades.

“Panitia Kabupaten telah mengumumkan lima besar sesuai perankingan, dan ditandatangani ke panitia pengawas yakni Sekretaris Camat, Eko, Kudus Hak dan Fahrudin,” sebutnya.

Jadi tidak ada ketetapan selain dari yang dikeluarkan oleh Panitia tingkat kabupaten.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Politik dan Hukum (Pusakum) Silampari, Abdul Aziz, S.H menegaskan atas tindakan Camat Rupit yang diduga menabrak aturan hukum dan tidak netral dalam Pilkades tentunya harus diberikan sanksi berat.

“Apa yang dilakukan Camat Rupit mencederai Pilkades secara serentak, lantaran melampaui kewenangan sehingga bisa menimbulkan konflik, Oleh karena itu, camat harus dicopot dari jabatannya,” kata dia

Menurut Abdul Aziz, langkah Camat Rupit yang mengeluarkan pengumum hasil tes tertulis seleksi Balon Kades Karang Anyar merupakan tindakan yang di luar ketentuan hukum. Di mana pengumuman Camat Rupit tersebut membuat kerancuan bahkan menganulir hasil tes yang di lakukan panitia tingkat kabupaten pada Kamis (9/11) lalu.

“Pengumuman yang di lalukan oleh camat tersebut menetapkan seseorang yang lulus menjadi gugur dan yang gugur menjadi lulus,” terangnya.

Lebih lanjut, berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pilkades pasal 11 ayat (10) yang melaksanakan tes tertulis adalah Panitia Tingkat Kabupaten bukan pihak kecamatan, pelaksanaannya saja di kecamatan.

Kemudian berdasarkan Perbup No. 82 Tahun 2017 tentang Pilkades pada pasal 26 dan 27 yang berhak melakukan tes tertulis adalah Panitia Tingkat Kabupaten, dimulai dari penentuan soal, cara mekanisme penilaian, sampai dengan mengeluarkan berita acara hasil tes tertulis tersebut.

Oleh karena itu, sambung dia, apa yang dilakukan Camat Rupit tidak mempunyai kekuatan hukum dengan tiga alasan. Pertama bertentangan dengan Perda dan Perbub, Kedua tidak berdasarkan hasil tes, ketiga pengumuman tersebut tidak berdasarkan berita acara panitia tingkat kabupaten.

“Saya berharap jangan ada lagi intervensi-intervensi politik dalam Pilkades yang ‘menabrak’ aturan hukum, Mari kita hormati proses yang sesuai prosedur, hindari dari kepentingan apapun,” tegasnya.

Dalam konteks persoalan tes tertulis yang berlaku mengikat adalah hasil yang sesuai berita acara panitia tingkat kabupaten. Kalaupun ada bukti kuat terjadi manipulasi maka camat hanya mengirimkan surat rekomendasi untuk mengoreksi penetapan panitia mengenai berita acara hasil tes, bukan camat langsung ambil putusan sendiri.

“Kami himbau kepada seluruh pihak harus menghormati proses yang sedang berjalan dan jangan bertindak di luar kewenangan yang bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” pesan dia.(07)

Komentar

Rekomendasi Berita