oleh

Dewan Tindak Lanjuti Aspirasi Amara

Konsultasi Tim Ahli

LINGGAU POS ONLINE, RUPIT – Aspirasi Aliansi Masyarakat Musi Rawas Utara (Amara) saat unjuk rasa, Senin (21/11) dibawa ke rapat pimpinan diperluas. Bersama seluruh alat kelengkapan dewan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriansyah, Selasa (22/11).

“Kita sudah melakukan rapat pimpinan diperluas dengan Badan Kehormatan, Ketua-ketua Fraksi, atau seluruh alat kelengkapan dewan mengenai aspirasi dari Amara,” sebutnya.
Dari hasil rapat pimpinan diperluas, hasilnya disepakati untuk dikonsultasikan dulu ke tim ahli DPRD Kabupaten Muratara yaitu DR Febrian tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“Hasil rapim tadi akan dikonsultasikan dulu ke DR Febrian selaku tim ahli DPRD Kabupaten Muratara,” kata dia, kemarin.

Jangan sampai lembaga legislatif melakukan kesalahan dalam menanggapi aspirasi masyarakat kemarin.

“Setelah ada hasil dari tim ahli, baru kita rapatkan lagi. Jangan sampai kita salah melangkah atau salah mengambil kebijakan,” bebernya pasca rapat, kemarin.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Politik dan Hukum (Pusakum) Silampari, Abdul Aziz mengungkapkan terkait tuntutan Amara salah satunya yakni DPRD melakukan impeachment terhadap Bupati Muratara.

“Proses impeachment itu sangat panjang melalui proses politik di DPRD dan hukum di Mahkamah Agung ,dan harus secara jelas dapat membuktikan bahwa ada kebijakan kepala daerah yang strategis, berdampak luas dan melanggar Undang-undang,” kata dia, kemarin.

Abdul Aziz menjelaskan, impeachment atau Pemakzulan adalah sebuah proses dari badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang kepala daerah atau presiden.

Dijelaskannya, alur impeachment tersebut berdasarkan Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang mekanisme impeachment ada beberapa tahapan yang perlu lakukan, apabila ada beberapa hal, yakni adanya kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan UU.

Atau diusulkan hak angket, paling sedikit lima orang dari paling sedikit dua fraksi. Usul tersebut menjadi hak angket DPRD apabila di hadiri oleh 3/4 anggota DPRD dalam rapat paripurna, dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah yang hadir. Selanjutnya, dalam waktu 60 hari Panitia hak angket menyampaikan hasil temuannya.

Pada tahapan selanjutnya, berdasarkan hasil temuan hak angket, dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat yang diusulkan minimal delapan orang dari paling sedikit dari dua fraksi.

Usulan tersebut menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila dihadiri oleh 3/4 anggota DPRD dalam rapat paripurna, dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah yang hadir.

Baru tahap ketiga atau akhir berupa pendapat DPRD tentang pemberhentian bupati tersebut di sampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk diadili, diperiksa dan memutuskan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Putusan paling lambat 30 hari.

Begitu juga putusan tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada menteri untuk pemberhentian kepala daerah bupati/walikota dan wajib dilaksanakan paling lambat 30 hari semenjak disampaikan oleh pimpinan DPRD.

“Jadi sesuai dengan ketentuan untuk melakukan impeachment, maka kita menunggu dulu lima orang mengusulkan hak angket secara resmi minimal dari dua fraksi. Selagi tidak ada satu pun anggota DPRD menyatakan secara resmi menjadi inisiator menggalang dukungan untuk melakukan impeachment terhadap Bupati. Kalau itu tidak ada bagaimana mau melakukan impeachment kepada bupati,” paparnya. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita