oleh

Dewan Pers Tak Lindungi Media Abal-abal

“Wartawan Harus Patuh UU Pers dan KEJ,” Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar

LUBUKLINGGAU – Dewan Pers menegaskan, tidak akan melindungi media abal-abal, yang tidak mematuhi Undang-Undang (UU) Pers No.40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar mengatakan, saat ini memang banyak fenomena yang terjadi, terkait media abal-abal.

“Hanya saja, meski abal-abal, jika mau mematuhi aturan yang dikeluarkan Dewan Pers, seperti mendaftarkan medianya (verifikasi). Juga wartawannya mau mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), maka bisa menjadi media yang benar,” katanya, Selasa (8/1).

Media yang benar atau kredibel, ditegaskan Ahmad Djauhar, tentu akan menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalistik.

“Kalau memilih tetap liar. Saat ada pemberitaan yang bermasalah, maka akan diproses langsung ke peradilan umum, tidak lagi melalui Dewan Pers. Mereka tidak bisa dilindungi UU Pers,” jelasnya.

Diakui Ahmad Djauhar, Dewan Pers 2018 menerima beberapa laporan terkait media abal-abal ini. Namun 2019 ini, Dewan Pers akan tegas.

“2019 kami akan tegas. Kalau ada laporan, ternyata medianya tidak terverifikasi serta tindak menjunjung nilai-nilai jurnalisme. Maka tidak bisa dilindungi dengan UU Pers, namun bisa langsung ke pidana umum atau UU ITE,” tegasnya kepada Linggau Pos, tadi malam.

Penyelesaian hukum media tersebut, ditegaskan Djauhar, tidak bisa melalui Dewan Pers. Karena media tersebut tidak tunduk atau patuh dengan UU Pers dan KEJ.

“Intinya media yang bisa memperoleh perlindungan negara, karena profesinya itu, harus patuh UU Pers atau melaksanakan KEJ,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau, Erwin Armaidi mengatakan ke depan akan mengadakan pelatihan jurnalistik yang menghadirkan pembicara. Tujuannya agar pegiat jurnalistik di Lubuklinggau paham tentang Pers, hak dan kewajiban Pers juga etika Pers.

“Soal mau mengundang Dewan Pers itu masih dalam tahap pembicaraan,” kata Erwin.

Erwin melanjutkan untuk yang terdata sendiri wartawan di Lubuklinggau ini mencapai seratus orang, baik wartawan lokal, regional maupun wartawan yang medianya tidak ada di Lubuklinggau namun wartawannya ada.

“Untuk pelaksanaan kegiatan ini ya secepatnya, kalau tidak akhir Januari, bisa awal Februari 2019,” tutup Erwin

Terpisah Kadiskominfo Kabupaten Mura, M Rozak melalui Kabid Pengelola Kominfo, Pangidoan Silitonga (Ucok) membenarkan media online di Kabupaten Mura begitu banyak.

“Jumlahnya mencapai ratusan media. Sementara, media cetak, elektronik, regional dan online yang benar-benar bekerja sesuai kaidah jurnalistik dan terdata di Kominfo Mura lebih kurang 165 media,” jelasnya.

Itu belum kita data semua, lanjutnya, karena jumlahnya bisa bertambah. Saat ini banyak yang mempunyai tiga media tapi satu wartawan.

Menanggapi hal itu, pihaknya gencar memberikan sosialisasi kepada jurnalis dan masyarakat untuk menangkal berita hoax pada media sosial.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak asal upload foto ke media sosial.

“Pasalnya bila itu hoax bisa dijerat dengan UU ITE,” ucapnya.(end/awj/dlt)

Berita Terkait : Jangan Asal Share

Rekomendasi Berita