oleh

Dewan Muratara Bakal Gugat PT Lonsum

Anggota DPRD Muratara, M Ruslan
“Mengapa Desember 2014 PT Lonsum membayar BPHTB ke Kabupaten Musi Rawas sebesar kurang lebih Rp 29 miliar. Tentu Muratara yang dirugikan…..”

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Sejak 2014 Manajemen PT. London Sumatera (Lonsum) Tbk dinilai belum memiliki itikad baik. Mengenai tanggung jawabnya kepada daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Muratara merencanakan akan melayangkan gugatan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Muratara, Muhammad Ruslan membenarkan itu. Menurutnya rencana ini merupakan keinginan bulat seluruh dewan.

“Ini keinginan seluruh dewan, dan sebenarnya masalah ini sudah dibentukkan Panitia Khusus (Pansus)-nya,” sebutnya, Senin (26/11).

Dijelaskan Muhammad Ruslan, PT Lonsum mengusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Musi Rawas, atas lahan seluas 4,6 ribu Hektare (Ha) di Sei Kepayang dan Sei Gemang, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo dan pada September 2012. Selanjutnya, Mei 2014 disetujui oleh BPN.

“Kabupaten Muratara mekar menjadi Daerah Otomomi Baru (DOB) tanggal 10 Juni 2014 dan pelantikan Pejabat Bupati Muratara tanggal 23 Oktober 2014 artinya secara de vakto dan dejure Kabupaten Muratara sudah ada. Tapi mengapa Desember 2014 PT Lonsum membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke Kabupaten Musi Rawas sebesar kurang lebih Rp 29 miliar. Tentu Muratara yang dirugikan,” tegasnya.

Ia memperkirakan, mungkin saja PT Lonsum melakukan kesalahan bayar. Maka disilakan kepada perusahaan untuk menarik ke Kabupaten Musi Rawas dan menyerahkan ke Kabupaten Muratara.

“Kita anggap ada salah bayar, seharusnya PT Lonsum melayangkan surat ke Pemkab Muratara untuk menarik kembali pembayaran di Kabupaten Musi Rawas. Namun hingga sekarang tidak dilakukan, malah pihak perusahaan tidak mau menarik dan terkesan tidak peduli,” bebernya.

Makanya, lanjut M Ruslan, dewan sempat ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjend Perimbangan Keuangan Daerah Menkeu untuk memfasilitasi agar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Muratara dan pihak perusahaan serta BPN duduk bersama.

Barulah Kemendagri akan menentukan kepada daerah mana yang seharusnya menerima, sesuai dengan data yang ada atau daerah yang sah menerima BPHTB tersebut.

“Apabila ditentukan Kementerian Keuangan akan menentukan siapa yang sah. Jika nantinya tidak juga masuk Kabupaten Muratara, maka kita akan gugat secara perdata, Rp 29 miliar itu banyak. Kalau dibangun sekolah atau jembatan dari Rp 29 miliar tersebut berapa sekolah atau jembatan jadinya,” jelas M Ruslan mengibaratkan asas manfaat. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita