oleh

Dewan Kembalikan Tiga Raperda

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – DPRD Musi Rawas Utara (Muratara) mengembalikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke eksekutif. Demikian terungkap dalam paripurna di DPRD Muratara, Senin (17/9).

Dalam paripurna itu, satu Raperda disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dua Raperda dilanjutkan pembahasannya dan tiga Raperda dikembalikan ke pihak eksekutif. Dikembalikan karena dinilai masih membutuhkan peraturan atau Perundang-undangan di atasnya.

Ketiga Raperda yang dikembalikan adalah, Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muratara, Raperda tentang Izin Membuka Lahan Negara dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

Sementara dua Raperda yang dilanjutkan untuk kembali di bahas oleh pihak legislatif dan eksekutif yakni, Raperda tentang Pengelolaan Pertamanan dan Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muratara tahun 2016-2021.

Sementara Raperda yang disetujui menjadi Perda yakni Raperda tentang Larangan Penangkapan Ikan di Sungai, Waduk, Rawa dan Danau Menggunakan Alat atau Cara yang Merusak Lingkungan yang sebelumnya Raperda berjudul Perlindungan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat.

Di tempat yang sama, dilakukan juga Rapat Paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan penyampaian dan penjelasan sepuluh Raperda baru oleh Bupati Muratara pada siangnya. Dari paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, seluruh fraksi menerima dan membahas sepuluh Raperda tersebut di tingkat Pansus.

Adapun yang menyampaikan pemandangan yakni perwakilan fraksi Gerindra oleh Muhammad Ali. Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Rinta Misar. Fraksi PAN oleh Amri Sudaryono. Fraksi Perjuangan Perubahan Indonesia (PPI) yang disampaikan oleh Desi Lesmayanti. Sementara dari Fraksi Karya Bintang Keadilan disampaikan oleh Yuliana.

Adapun sepuluh Raperda tersebut yakni Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda tentang Perlindungan dan Penyelenggara Tenaga Kerja, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kemudian Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Raperda tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat. Raperda tentang Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Raperda tentang Pesta Rakyat. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain.

Dari pantauan, rapat paripurna dewan sempat molor hampir dua jam, di mana jadwal diundangan dimulai pukul 09.00 WIB, ternyata Pukul 10.57 WIB baru dimulai. Karena jumlah anggota dewan belum kuorum. (asd)

Rekomendasi Berita