oleh

Dewan Desak Penutupan PT TGM dan PT BRU

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Komisi III DPRD Kabupaten Muratara menyayangkan tidak tegasnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara. Terutama dalam menindaklanjuti surat rekomendasi Dinas Pertambangan dan Rekomendasi Lintas Komisi Dalam Hal Penutupan Atau Penghentian Operasional PT Tegas Guna Mandiri (TGM) dan PT Bania Rahmat Utama (BRU).

“Kami sayangkan sampai sekarang tidak ada ketegasan dari pihak eksekutif kepada dua perusahaan yang jelas tidak mengikuti aturan yang ada. Padahal sudah jelas sudah dikeluarkan surat rekomendasi penghentian operasional baik oleh Dinas Pertambangan Provinsi Sumsel maupun kami selaku komisi III,” kata Muhammad Hadi didampingi Taufik Anwar, Rabu (29/11).

Bahkan, lanjutnya sudah dibawa ke lintas komisi dengan menyampaikan rekomendasi yang sama yakni penutupan operasi PT TGM dan PT. BRU.

Hadi meminta agar pihak eksekutif sesegera mungkin menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut, dengan menutup PT TGM dan BRU.

“Apabila tidak dilaksanakan maka jangan salahkan masyarakat yang menutupnya,” ingat M Hadi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Muratara, mengungkapkan untuk penindakan perusahaan itu menjadi wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Muratara sebagai instansi penega Peraturan yang ada atau Peraturan Daerah (Perda).

“Untuk penindakan itu wewenang Sat Pol PP selaku penegak perda, pihaknya hanya pelaksanaan pelayanan dalam hal proses perizinan,” sebutnya.

Terpisah, Kasat Pol PP Kabupaten Muratara, Haidir Kalingi mengatakan memang untuk penindakan menjadi tugas dan kewajiban Sat Pol PP, tapi sampai saat ini pihaknya belum menerima surat perintah untuk penindakan tersebut.

“Sampai saat ini kita belum menerima surat perintah untuk melakukan penutupan, apabila ada kami siap melaksanakannya,”kata dia saat dihubungi via telepon seluler.

Dijelaskannya, untuk perizinan merupakan wewenang Dinas Pertambangan Provinsi Sumsel, melalui UPTD Perizinan Musi Rawas, Muratara. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan UPTD untuk permasalahan kedua perusahaan tersebut, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan.

“Intinya kami siap melaksanakan apa yang sudah seharusnya dilakukan, asalkan ada surat perintah tertulis, kalau idak, kami dak bisa, pacak laju keno PTUN oleh perusahaan,” bebernya. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita