oleh

Desak Penyuap OTT Muratara Segera Disidang

Pengacara Terdakwa Ardiansyah, Ilham Fatahillah:
“Demi keadilan hukum bagi setiap masyarakat agar tanpa adanya diskriminatif agar pihak Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor itu permintaan Majelis Hakim …”

LINGGAU POS ONLINE, PALEMBANG – Pengacara Terdakwa Ardiansyah, Ilham Fatahillah mendesak penyuap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) segera disidangkan.

Menurutnya, ini demi objektivitas dan keadilan hukum.

“Ya secara logis, ini menjadi pertanyaan publik. Seharusnya antara dugaan pemberi dan penerima itu disidangkan bersamaan karena ada sebab dan akibat hukumnya. Bukan klien kami sendiri yang didahulukan sidangkan, semestinya bersamaan. Ini negara hukum, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap,“ tegas Ilham Fatahillah, kepada Linggau Pos, Selasa (26/6).

Menurutnya, ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi atau hadiah saja sesuai dakwaan JPU terhadap kliennya. Tetapi juga kepada pemberinya.

“Apalagi dakwaan JPU di persidangan secara jelas dugaan melanggar Pasal 11 Jo Pasal 12 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Ilham, demi keadilan hukum bagi setiap masyarakat tanpa ada diskriminatif, supaya pihak JPU segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor itu permintaan majelis hakim. Juga pada saat sidang di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Palembang, Senin 25 Juni 2018 pada saat kesaksian ade charge Padli Nopiansyah diharapkan kepada Jaksa untuk melimpahkan.

Ilham juga mengungkapkan sesuai fakta persidangan pihak pemberi juga sudah tersangka. Namun, kata dia, yang menjadi pertanyaan besar sampai sekarang belum ada kejelasannya, apalagi sesuai fakta persidangan saksi-saksi ade charge telah didengar dibawah sumpah. Dan keterangan terdakwa kliennya dengan mencabut BAP. Karena, tegas Ilham, diduga kuat rekayasa dan ada tekanan–tekanan.

“Sehingga klien saya secara hukum mencabut BAP-nya di persidangan serta saksi-saksi fakta persidangan baik saksi ade charge yang dihubungkan dengan keterangan Mahyul di persidangan sebelumnya menerangkan pada saat OTT tidak ada pembicaraan uang dan tidak tahu ada uang dalam paper bag jelas saksi Mahyul hanya mengetahui di saat diperiksa di Polda bukan pada saat OTT di Rumah Makan Pagi Sore,” imbuh dia.

Ditambah adanya bukti rekaman pembicaraan tersebut atas dugaan rekayasa sebagaimana sinkron dengan keterangan Sudartoni Cs sebagai petunjuk hukum adanya dugaan kuat dari rangkaian tersebut yang ada dan bukti surat-surat.

Walaupun perkara berbeda dengan OTT, tutur Ilham, tetapi ada hubungan hukumnya dengan perkara OTT, dan terdakwa dan penasehat hukumnya diperbolehkan oleh majelis sebagai hak hukumnya bagi setiap orang khusus terdakwa untuk mencari kebenaran dan keadilan atas dugaan rekayasa tersebut.

“Silahkan itu hak terdakwa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum melaporkan, kami pun kalau salah silakan lapor ke KY kata Ketua Majelis sebelum menutup sidang ditunda dilanjutkan satu minggu ke depan,” jelas Ilham yang juga hadir dalam sidang lanjutan Senin (25/6). (02)

Rekomendasi Berita