oleh

Desak Pemerintah Menjelaskan

Partai Golkar Sikapi Hutang Jamsoskes

Persoalan hutang Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas di Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA) Lubuklinggau, ditanggapi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Ola. Ia mendesak Pemkab Musi Rawas untuk menjelaskan permasalahan hutang tersebut.

Laporan Laporan Riena Fitriani Maris, Muratara

Firdaus Cik Ola menyayangkan informasi adanya hutang Jamsoskes Pemkab Musi Rawas baru disampaikan pihak RSSA setelah APBD 2018 disahkan. Sebab menurutnya kalau disampaikan sebelum APBD disahkan dapat disikapi untuk dianggarkan.

“Kita sayangkan kenapa baru disampaikan oleh Direktur RSSA setelah APBD tahun 2018 disahkan. Kalau disampaikan sebelumnya, bisa diupayakan oleh kawan-kawan di DPRD,” kata Firdaus Cik Ola, Kamis (18/1).

Pihaknya meminta, agar pemerintah segera menjelaskan kebenaran yang disampaikan oleh Direktur RSSA.

“Karena kita baru mendengar penjelasan dari pihak RSSA. Untuk itu, pemerintah harus segera menjelaskan kebenarannya. Kalaupun benar, bisa segera dicarikan solusi serta upaya agar layanan Jamsoskes tidak dihentikan oleh pihak RSSA,” tegasnya.

Apalagi dilanjutkannya, ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Layanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tetap berharap penyetopan layanan tidak sampai dilakukan oleh pihak RSSA. Kita juga meminta fraksi Golkar di DPRD, untuk mendorong ini dan mencarikan solusi agar tidak dilakukan pihak RSSA,” tegasnya.

Sebelumnya Direktur RSSA Lubuklinggau, dr Mast Idris mengatakan dampak belum dibayarkannya hutang Jamsoskes oleh pihak Pemkab Musi Rawas. Hutang yang belum dicicil sejak tahun 2016 ini, sebesar Rp 8,5 miliar.

“Sudah dua tahun terakhir tidak ada pembayaran sama sekali. Sementara operasional rumah sakit harus terus berjalan. Untuk tidak tindakan ini dalam waktu dekat, terpaksa kita lakukan. Kedepan, kami akan menghentikan layanan Jamsoskes dari Kabupaten Musi Rawas. (*)

Komentar

Rekomendasi Berita