oleh

Desak Pembayaran Hutang Jamsoskes

Direktur RS Siti AIsyah dr H Mast Idris Utsman E
“Tapi berdasarkan hasil rapat bersama, pada awal Februari 2018 ini hutang Jamsoskes yang ditanggung Pemkab Musi Rawas harus dibayar sebesar 85,24%…

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Meski untuk internal. Surat edaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas soal larangan pasien Jamsoskes Musi Rawas dirujuk ke Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA) Lubuklinggau jadi perbincangan hangat dunia kesehatan.

Direktur RSSA Lubuklinggau, dr Mast Idris saat dibincangi di ruang kerjanya, Selasa (6/2) mengaku belum mengetahui, mengenai tindak lanjut dari surat edaran yang dikeluarkan Dinkes Musi Rawas tersebut. Apakah sudah dicabut, atau belum.

“Tapi berdasarkan hasil rapat bersama, pada awal Februari 2018 ini hutang Jamsoskes yang ditanggung Pemkab Musi Rawas harus dibayar sebesar 85,24%. Padahal kita kemarin baru wacana saja untuk menyetop layanan Jamsoskes. Ternyata wacana kita langsung ditanggapi dengan penyetopan rujukan pasien Jamsoskes ke RSSA. Bahkan surat penyetopan layanan belum kita buat. Untuk itu saat rapat juga sudah kita sampaikan agar surat tersebut segera dicabut,” jelasnya.

Pihaknya menunggu pembayaran hutang, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

“Dan sampai saat ini, kami masih komitmen melayani pasien Jamsoskes. Termasuk dari luar daerah,” ungkapnya.

Apakah surat edaran tersebut berdampak pada menurunnya jumlah pasien di RSSA?

Ia mengaku, untuk saat ini belum ada dampak yang signifikan.

“Namun memang ada beberapa Puskesmas di Musi Rawas yang tidak merujuk pasiennya ke kita, karena sesuai dengan surat edaran tersebut,” lanjutnya.

Untuk kunjungan dari luar daerah, rata-rata per hari 80 pasien rawat jalan dan 80 pasien rawat inap.

Terpisah, soal hutang Jamsoskes juga jadi permasalahan di RS Dr Sobirin.

Direktur RSUD Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas, dr Nawawi Akip mengatakan hutang program kesehatan gratis yakni Jamsoskes di RS Dr Sobirin melibatkan Pemkot Lubuklinggau, Musi Rawas, Muratara bahkan juga ada dari Empat Lawang.

Dr Nawawi Akip menjelaskan, hutang Jamsoskes Musi Rawas Rp 6.240.031.300. Dengan rincian tahun 2016 berjumlah Rp 4.140.031.300 selanjutnya tahun 2017 Rp 2.100.000.000.

Sementara hutang Jamsoskes Pemkot Lubuklinggau Rp 7.412.622.200, dengan rincian tahun 2015 Rp 2.687.567.700, tahun 2016 Rp 3.325.060.500 kemudian tahun 2017 Rp 1.400.000.000.

Hutang Jamsoskes untuk Kabupaten Muratara berjumlah Rp 1.449.413.100. Dengan rincian, tahun 2016 Rp 1.149.413.100 kemudian di tahun 2017 Rp 300.000.000.

“Hanya saja ada angin segar. Tahun 2018 ini akan dibayar oleh Pemkab Musi Rawas, hanya saja kapan waktunya kami pihak rumah sakit hanya menunggu,” jelas dr H Nawawi.

Menurut Nawawi, akan lebih baik untuk pemerintah daerah lainnya diharapkan untuk melakukan pembayaran hutang Jamsoskes. Sekalipun secara angsuran.

Sebab, apabila tidak dibayar dikhawatirkan para petugas nantinya akan kurang motivasi saat menjalankan tugas.

“Soal persediaan obat serta operasional rumah sakit perlu biaya. Kalau hutang itu dibayar, bisa dimanfaatkan,” ucapnya.

Meski begitu, kata Nawawi, sekalipun masih ada hutang Jamsoskes RSUD Dr Sobirin masih tetap melayani pasien yang berobat sesuai dengan kemampuan. Menurutnya, ini tidak dijadikan permasalahan baik dari pasien Musi Rawas maupun daerah lainnya.

“Namun akan lebih baik, mengenai pendanaan Jamsoskes yang belum dibayar kiranya diusahakan untuk melunasinya,” ucapnya.

Kalau untuk hutang Jamsoskes Pemkab Empat Lawang, kata Nawawi, pihaknya belum dilakukan perekapan.

“Ya kisarannya Rp 100 jutaan,” jelas Nawawi.

*** Setiap Tahun Berupaya Membayar

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Imam Senen menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau terus mengupayakan ada pembayaran untuk program Jamsoskes. Baik di RSSA maupun RS Dr Sobirin, meskipun tidak full.

“Setiap tahun kita upayakan bayar, meskipun masih tetap meninggalkan hutang karena memang transfer dari Pemprov yang tidak full,” jelas Imam Senen, kemarin.

Menurut Imam Senen, saat ini Pemkot Lubuklinggau akan mengupayakan pelunasan sisa hutang di RS Dr Sobirin.

“Selalu kita upayakan, hutang tetap hutang dan kita upayakan untuk bayar. Tapi program inikan program Pemprov jadi untuk melakukan pembayaran kita juga menunggu dari Pemprov Sumsel. Kalau mengandalkan keuangan daerah tidak bisa full,” tegas mantan Asisten I Setda Kota Lubuklinggau ini.

Imam Senen menegaskan bahwa saat ini Pemkot Lubuklinggau juga terus melakukan pendekatan ke Pemprov Sumsel.

“Koordinasi terus kami lakukan. Tapi diharapkan masalah ini tidak perlu diperpanjang apalagi sebelumnya sudah ada kesepakatan,” imbau Imam Senen.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Musi Rawas, H Zulkipli Idris enggan mengomentari masalah ini. Dan meminta awak media untuk konfirmasi langsung ke Kadinkes Kabupaten Musi Rawas.

“Langsung saja konfirmasi ke Kadinkes,” cetusnya. (13/16/09)

Komentar

Rekomendasi Berita