oleh

Denda Nunggak Iuran BPJS Kesehatan Makin Berat

Kabid KPP BPJS Kesehatan, Yusfikarina
“Dalam Perpres No.82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS terutama yang mandiri atau Bukan Penerima Upah (BPU) wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan…”

LUBUKLINGGAU – Mulai 18 Desember 2018 BPJS Kesehatan mengimplementasikan kebijakan baru, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2018. Salah satunya tentang ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak iuran.

Hal ini dijelaskan Kepala Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, Aida Afrida bersama Kabid SDM UKP, Risca Aprilia dalam Konferensi Pers Implementasi Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018, di Meeting Room BPJS Kesehatan Kota Lubuklinggau, Rabu (19/12).

Bersama Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan Syska Mirasari, Kabid KPP Yusfikarina, Kabid PPK Salesika, Aida menjelaskan status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari satu bulan. Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai Selasa (18/12).

“Kalau dulu misal peserta nunggak tiga tahun. Maka iuran yang dihitung dan harus dibayar maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi, misal nunggak 3 tahun iuran yang dihitung dan harus dibayar 24 bulan,” jelas Aida.

Sementara itu, denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp30 juta.

“Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini sebenarnya bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan. Jangan lupa. Di balik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan. ada kewajiban yang juga harus dipenuhi,” papar Aida.

Selain itu, mengenai pendaftaran bayi baru lahir, dalam Perpres No.82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku tiga bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

“Khusus bagi peserta BPJS Kesehatan yang mandiri, sebelum 28 hari usia bayi silakan langsung didaftarkan. Jangan ketika anak sudah satu tahun, tiba-tiba sakit barulah didaftarkan ke BPJS. Kalau ini terjadi, iuran yang dibayarkan terhitung dimulai sejak bayi lahir. Maka saya sarankan, bagi peserta mandiri segera daftarkan bayinya begitu lahir,” imbuh Yusfikarina.

**** Status Kepesertaan Bagi Perangkat Desa

Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan den 3 persen dibayarkan oleh pemerintah.

*** Aturan Suami Istri Sama-Sama Bekerja

Jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

“Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi,” imbuh Aida.

**** Aturan JKN-KIS Terkait PHK

Sesuai dengan Perpres No.82 Tahun 2018. Peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan. Tanpa membayar iuran. Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Aida menjelaskan, PHK tersebut harus memenuhi 4 kriteria, yaitu PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan fakta pengadilan hubungan industrial. Kedua, PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris, ketiga PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan dan PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja. Dibuktikan dengan surat dokter.

“Apabila terjadi PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka baik pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berlakukan hukum tetap,” terang Aida.

Jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, maka ia wajib kembali memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran. Sementara jika ia tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka selanjutnya ia akan didaftarkan menjadi peserta PBI.

Aida menyebutkan, Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya. (lik)

Rekomendasi Berita