oleh

Degradasi Penyelenggara Pemilu Lewat Hoaks

JAKARTA – Jelang pemilu 2019, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara dinilai mengalami degradasi. Sejumlah berita bohong yang disebarkan melalui media sosial lebih cepat diserap masyarakat.

Akun bodong yang menyebarkan berita hoaks juga sulit diungkap. Akun anonim digunakan untuk menyamarkan. Celakanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu dinilai lamban dalam mengcounter isu hoaks tersebut.

Berita bohong dengan cepat menyebar luas dan dikonsumsi masyarakat. Terlebih isu sara kerap digunakan penyebar hoaks. Karena dinilai lebih seksi, dan cepat ditanggapi oleh masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Network for Demokrasi and Electoral Integrigty (Netgrit) Sigit Pamungkas mengatakan, maraknya serangan hoax kepada KPU dan Bawaslu harusnya membuat penyelenggara pemilu harus segera introspeksi.

Pasalnya menurut Sigit, dalam membangun kepercayaan terhadap pemilih tidaklah mudah, Hal tersebut disampaikan dirinya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (8/1).

Lanjut dirinya memaparkan, ada tiga aspek yang haris dibangun, yakni internal, eksternal dan profesional. Internal mencakup kebijakan yang diambil penyelenggara pemilu. Banyak keputusan yang diambil justru menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

” Ada juga faktor eksternal, yakni oknum yang memang teroganisir untuk melemahkan lembaga penyelenggara pemilu. Termasuk akun hoaks dan informasi sumir yang disebarkan ke masyarakat.

Yang terakhir profesionalitas, menurut saya ketika KPU mengeluarkan kebijakan harusnya dengan tegas. Jadi jangan selalu menanyakan kepada kedua pasangan tim. Karena ini tentunya akan sukit mendapat titik temu,” papar Sigit yang juga mantan komisioner KPU.

Di tempat sama, anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya telah bekerja sesuai dengan koridornya. Ia juga menjelaskan, saat ini website Bawaslu telah banyak menginformasikan kepada masyarakat rentang informasi-informasi yang lebih dibutuhkan. Seperti visi misi calon presiden dan wakilnya.

“Kami juga telah membuat satgas anti hoaks, ini melibatkan sejumlah lembaga negara seperti Kominfo dan tim cyber cromer Mabes Polri,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis menambahkan, pihaknya saat ini mulai sadar pentingnya media sosial dalam menangkal hoaks. Ia mengakui, jika penyebaran berita bohong lebih banyak dilakukan di media sosial.

Pihaknya juga meyakini, jika memang ada oknum yang secara sistematis ingin melemahkan lembaga penyelenggara pemilu. “Kami sudah memetakan, dan memang ini bisa dibilang dilakukan secara terstruktur dan sistematis,” jelas Viryan.

Ia mengatakan, isu hoaks yang paling cepat ditangani dan paling cepat reda adalah tujuh kontainer berisi surat suara. Hoaks tersbut dinilai lebih cepat tenggelam ketimbang isu hoaks lainnya.

Viryan mencontohkan, selama ini KPU banyak doterpa isu hoaks, mulai dari pemilih ganda 25 juta, isi kardus, sampai pemilih ganda 31 juta. Tetapi kami akui kami todak cepat mengcounter, sehingga isu tersebut terus menyebar, tambahnya.

Lebih lanjut Viryan menjelaskan, pihaknya saat ini tengah aktif menggalakkan media sosial di jajarannya. Hal ini dnilai efektif untuk mengcounter berita bohong yang ada di media sosial. Sebut saja facebook, instagram, dan twitter kini mulai digunakan komisoner KPU.

KPU mengklaim, jika proses penyelenggaraan tahapan sudah berjalan 80 persen. Hal inilah yang membuat KPU bisa sedikit lega dan bisa meluangkan sedikit waktunya untuk mengcounter hoaks.

Ditanya menggunakan buzzer, Viryan menolak. Menurutnya, jumlah keseluruhan anggota KPU sampai daerah mencapai puluhan ribu. “Jika anggota KPU secara keseluruhan aktif menggunakan medsos dan memberikan pengarahan kepada masyarakat, isu hoaks bisa diredam,” tandasnya. (khf/fin)

Rekomendasi Berita