oleh

Debat Pilpres, Isu HAM Sudah Tidak Relevan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar debat Pilpres 2019 dalam lima putaran yang akan dihelat mulai Januari hingga April. Debat pertama digelar pada Kamis (17/1), dengan peserta debat pasangan calon presiden-wakil presiden. Adapun tema yang diangkat pada debat pertama menyangkut persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Dalam sesi debat pertama tersebut, pasangan Joko Widodo-Maruf Amin mengusung 17 program aksi HAM dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno 6 program aksi.

Namun, sebagian pihak menilai bahwa isu HAM yang akan diangkat pada debat capres-cawapres besok, Kamis (17/1) dianggap sudah tidak relevan. Pasalnya, dalam beberapa tahun belakangan ini penyelesaian masalah kasus HAM tidak kunjung di selesaikan oleh siapapun Presidennya.

“Masalah penyelesaian HAM tidak pernah ketemu. Waktu Presidennya Pak Habibie lewat, Gusdur lewat, Megawati lewat, dan pada Pilpres 2004 Bu Mega juga menggandeng Prabowo sebagai Wapres. Lalu SBY selama 10 tahun juga lewat. Pak Jokowi juga lewat nampaknya. Jadi isu HAM ini sudah gak fair untuk diangkat,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (16/1)

Menurut Fahri, tidak relevannya isu HAM diangkat pada debat Pilpres tahun ini karena, masing-masing paslon memiliki tanggungjawab dan permasalahan yang sama. Terlebih dia menilai, isu HAM ini hanya dijadikan kepentingan politik, melainkan bukan hukum.

“Isu HAM sekarang bukan masalah hukum tapi masalah politik, kalao masalahnya politik, kita berdebatnya nanti saja setelah siapa Presiden yang terpilih, untuk meminta tanggungjawab meringankan beban negara,” ujarnya.

Untuk itu Fahri berharap, debat perdana Pilpres besok berlangsung seru. Masing-masing pasangan calon harus bertarung secara maksimal. Sebab, debat Pilpres merupakan sajian bagi rakyat untuk menentukan pilihan.

“Saya berharap, agar kedua pasangan Capres dan Cawapres pada debat besok itu jangan kayak cerdas cermat, cerdas tangkas dan harus betul-betul saling nguji,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menilai bahwa, kedua pasangan calon presiden, yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sama-sama tak serius untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Kalau dilihat dari kapasitas dua pasangan calon Capres dan Cawapres ini tidak serius menangani masalah kasus HAM. Kalau saya mengatakannya, dua-duanya punya problem yang serius terhadap HAM. Di jaman jokowi, saya mengalami sendiri ketika saya mencoba menjalin hubungan dengan menteri-menterinya untuk menagih janji HAM, tapi semuanya saling main tunjuk,” katanya.

Justru dia meilhat, kasus pelanggaran HAM malah terjad di era kepemimpinan Jokowi. Salah satu contohnya adalah, kriminalisasi terhadap ratusan petani terkait konflik agraria, yang mengatasnamakan proyek infrastruktur.

“Saya melihat ada fakta pelanggaran HAM baru yang dilakukan di era Jokowi. Kemarin ada data yang baru dirilis oleh beberapa teman, tentang 900 lebih petani dikriminalkan terkait konflik agraria,” ungkapnya
Sedangkan untuk kubu Prabowo sendiri, kata Haris, isu HAM ini menjadi persoalan yang juga sangat serius di masyarakat. Terlebih, Nama Prabowo sudah tertulis jelas dalam laporan resmi dari Komnas HAM. Menurutnya, hal ini akan menjadi tantangan yang lebih besar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau hingga saat ini.

“Persoalannya ada figur yang sangat serius terkait msalah HAM. Kita bertanya, apakah bisa kita menyelesaikan HAM kalau Presidennya Prabowo? karna dia orang yang namanya ada di Komnas HAM. Dan jika Prabowo terpilih sebagai Presiden, apakah mau mengusut kasus Talangsari dan Tragedi Semanggi?. Intinya, Siapapun Presidennya nanti harus bisa menyelesaikan masalah kasus HAM,” tuturnya.

Dengan demikian, Haris memperkirakan debat soal HAM ini akan berlangsung normatif dari kedua pasangan calon Capres – Cawapres. Dan pastinya, kedua Paslon saling menjaga aib soal HAM terseut.

“Ini tak akan baik dalam debat. Sebab, publik tak akan mendapat pandangan penyelesaian kasus HAM yang menyeluruh dari kedua kubu. Pasti nanti akan saling sopan, seperti masa temu kangen saja,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat diminta mencermati janji calon presiden di acara debat dalam rangka pemilihan presiden yang akan digelar Kamis, 17 Januari 2019.

“Cermati apa yang dijanjikan para capres, terutama dalam pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) serta terorisme,” kata pakar hukum tata negara Mahfud MD.

Menurut Mahfud, efek dari debat calon presiden akan mempengaruhi masyarakat, meski tidak banyak, sebab saat ini lebih dari separoh warga di Tanah Air sudah menentukan pilihan.

Kendati demikian, kedua calon presiden dipastikan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena sadar tentang pengaruhnya terhadap masyarakat.

“Saya yakin debat sudah dipersiapkan sangat baik oleh dua capres, dan pasti tidak ada yang jelek. Tinggal rakyat memilih siapa yang lebih tepat,” tutupnya. (der/fin)

Rekomendasi Berita