oleh

Debat Capres Audien Dibatasi

JAKARTA – Sejumlah regulasi yang selama ini menjadi aspirasi perempuan di parlemen disisihkan. Bahkan, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menyangkut keberadaan kaum hawa, seakan menepi dari mimbar debat paslon presiden dan wakil presiden putaran pertama yang akan berlangsung Kamis (17/1).

Sekjen Koalisi Perempuan pun menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang seakan tidak konsekuen dengan tema-tema hangat dewasa ini hangat diperdebatkan. “Jangan lupa, ada tiga RUU yang sampai saat ini tidak kelar. Lalu dimana posisi perempuan!” timpal Dian, kemarin (15/1).

Ditambahkan Dian, sedikitnya ada tiga RUU yang bertahun-tahun lamanya mengendap di parlemen. Tak pernah disahkan, dan hanya menjadi komuditi janji politik. Tiga RUU tersebut yakni Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hingga RUU Pekerja Rumah Tangga.”Tolong ini diperhatikan,” timpalnya.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menambahkan, dalam isu terorisme, sudah ada fakta bahwa aksi teror sudah melibatkan perempuan dan anak sebagai pelaku. Maka, penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan. “Pendekatan keluarga, misalnya, menjadi penting untuk menangani persoalan terorisme,” timpalnya.

Menjawab desakan ini, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, pada debat pertama sulit mengakomodasi semua aspirasi itu. Sebab, seluruh pertanyaan panelis sudah diserahkan kepada para paslon. “Kami sudah sampaikan ke masing-masing paslon agar ini dikemukakan,” imbuhnya.

Meski demikina, Wahyu yakin, isu perempuan akan menjadi tema utama yang akan diusung paslon dalam setiap pemaparan. Tinggal bagaimana mengemas dan mendesain konstruksi penjelasannya. “Saya yakin isu ini akan dibahas, meski pun tidak di tahap awal. Bagaimana pun isu keberpihakan terhadap perempuan sangat menarik,” paparnya.

Disingung bagaimana persiapan menjelang debat pertama yang akan berlangsung di kompleks Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Wahyu menjelaskan semua dalam kondisi sesuai perencanaan meski undangan dari pihak paslon dibatasi.

Dengan demikian, audiens yang menyaksikan debat di lokasi secara langsung akan didominasi tokoh masyarakat. Termasuk di dalamnya para mantan presiden dan mantan wakil presiden.

“Total audiens yang diundang untuk menyaksikan debat secara langsung berjumlah 500 orang. Sebanyak 200 orang dari tim paslon 01 dan 02 plus 300 undangan KPU. Kami undang tokoh-tokoh masyarakat dengan berbagai latar belakang yang relevan dengan tema debat,” paparnya.

Di antara para undangan, ada akademisi, budayawan, pemantau pemilu, LSM, dan tokoh-tokoh lain. Termasuk tiga presiden dan dua wakil presiden RI pendahulu. Yakni Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Wapres Ke-6 Try Sutrisno dan Wapres Ke-9 Hamzah Haz. “Pak JK (Jusuf Kalla) tentu saja kami undang. Kan beliau wakil presiden,” lanjutnya.

Sementara itu, dari enam panelis, dua di antaranya memastikan menolak hadir, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Sebelumnya Agus beralasan tidak ingin menimbulkan kesan KPK diseret dalam urusan politik. Dia hanya bersedia membantu menyusun pertanyaan untuk paslon, tapi tidak akan hadir saat acara debat.

Untuk personel pengamanan, menurut Wahyu, jumlahnya cukup banyak. Pihaknya bekerja sama dengan Polri, TNI, termasuk di dalamnya Paspampres. “Karena salah satu capres kita juga presiden, kami harus bekerja sama dengan Paspampres. Apalagi, para pemimpin negara terdahulu juga masih mendapatkan pengawalan dari Paspampres,” jelas mantan komisioner KPU Jawa Tengah itu. (ful/fin)

Rekomendasi Berita