oleh

DD Bukan untuk Dibagi-bagi

KUTIPAN
Kepala BPKP Sumsel Gilbert A Hutapea:
“Jika ada desa yang tidak memakai Siskeudes maka laporan keuangannya tidak bisa dikonfirmasi…”

EMPAT LAWANG – Dana Desa (DD) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa di seluruh Indonesia harus memberdayakan masyarakat desa dari segala sektor. Dalam merealisasikan DD, Kepala Desa (Kades) jangan sampai berhadapan dengan hukum seperti daerah lain.

Hal itu ditegaskan Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad saat membuka sekaligus menjadi moderator Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa, Selasa (29/1).

Ia menegaskan, DD bukan buat dibagi-bagi. Melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

Menurutnya sistem keuangan desa ini sekarang ada aplikasinya yang harus dipahami dan dipakai.

“Sistem ini sebenarnya sudah dipakai di Empat Lawang 2017 lalu dan berjalan sukses sehingga Empat Lawang bisa dapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun 2018 tidak dipergunakan sehingga sistem kita tidak terinput dengan baik. Sekarang kita pakai lagi dengan sistem terbaru tahun 2019 ini,” terangnya.

Ia berharap tidak ada Kades yang terkena kasus hukum berjamaah karena menyelewengkan DD ini.

“Jangan sampai kita berhadapan dengan aparat penegak hukum atau APH,” tekan dia.

Sementara Kepala BPKP Sumsel, Gilbert A Hutapea mengatakan dari 2.857 desa di Sumsel sebagian besar sudah memakai aplikasi ini.

“Aplikasi ini harus dipakai sistemnya jika tidak tentu akan berhadapan hukum,” ucap dia.

Jika ada desa yang tidak memakai Siskeudes maka laporan keuangannya tidak bisa dikonfirmasi.

“Ancaman terbesarnya akibat tidak jalannya sistem ini tentu berpotensi berhubungan dengan hukum,” tambahnya.

Ia menyebut bahwa sistem ini direkomendasikan Mendagri dan dipakai secara nasional.

“Sistem ini yang berhubungan dengan KPK, Polisi, atau Jaksa dan kaitan hukum lainnya,” tegas Gilbert

Sementara anggota DPR RI dari PKB, Bertu Merlas menambahkan potensi daerah yang tidak melaporkan penggunaan dana desa dengan benar adalah kehilangan dana 10 miliar per kecamatan.

“Untuk Empat Lawang berarti Rp100 miliar dari 10 kecamatan,” tutur Bertu.(key)

Rekomendasi Berita