oleh

Dana Sekolah Gratis Tersendat

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Pencairan dana Pendidikan Sekolah Gratis (PSG) untuk SMA/Sederajat  yang dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) tersendat. Tepatnya mulai pertengahan 2017 hingga awal 2018.

Agar tak terpuruk atas kondisi itu, beragam inovasi dilakukan oleh pihak sekolah. Baik negeri maupun swasta. Agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Seperti yang dilakukan Kepala SMA Negeri 5  Lubuklinggau, H Jamaludin . Ia menerangkan, atas kesepakatan bersama dalam rapat komite sekolah, yang dikomandoi oleh para orang tua maupun wali murid peserta didik, disepakati untuk menopang operasional sekolah, maka dilakukan iuran Rp 80.000 per bulan untuk setiap siswa.

Iuran tersebut, digunakan untuk membayar insentif guru honor serta kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Menurutnya, hal ini sudah dilakukan sejak pertengahan 2017 lalu. Karena alokasi PSG dari Pemprov Sumsel tersendat.

“Dengan sangat terpaksa, kita melakukan inovasi agar seperti ini, agar proses belajar mengajar tetap berjalan maksimal. Atas kesepakatan bersama melalui rapat komite, disepakati nominal iuran per bulan, untuk peserta didik,” katanya, Sabtu (3/2).

Untuk nominal iuran, dilanjutkannya, antara SMA Negeri 5 Kota Lubuklinggau dengan SMA lainnya tidak sama, sesuai dengan hasil rapat masing-masing komite.

Meskipun demikian, PSG masih diterapkan untuk peserta didik yang berasal dari golongan orang yang tidak mampu, berdasarkan keterangan dari pemerintah setempat.

“Tetap ada siswa yang kita gratiskan, iuran hanya untuk siswa yang masuk dalam kategori mampu. Tapi, jumlah yang tidak iuran bulan tersebut terbatas. Mereka juga harus melampirkan beberapa syarat, salah satunya penerima bantuan sosial dari pemerintah, atau keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat,”ulasnya.

Hal serupa, dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 9 Kota Lubuklinggau, Hj Nurlaila. Malah, iuran yang dikenakan kepada peserta didik lebih besar dibandingkan SMA Negeri 5 Lubuklinggau. Di sini para peserta didik dikenakan iuran per bulan Rp 85.000, karena jumlah peserta didiknya lebih sedikit dibandingkan SMA Negeri 5 Lubuklinggau.

“Tidak semua diminta iuran. Ada juga yang tetap digratiskan. Khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu,” katanya.

Sementara Kepala SMP-SMA Mafaza Kota Lubuklinggau, Yenti Anggraini menjelaskan, khusus untuk di Mafaza seluruh peserta didik digratiskan dari iuran. Semua biaya ditanggung oleh pihak yayasan.

“Semuanya kita gratiskan, walaupun sampai saat ini PSG belum juga cair. Ini semua kebijakan dari yayasan,” jelasnya.

Bahkan, dilanjutkan Yenti, tercatat sejak triwulan kedua 2017 lalu, Yayasan Mafaza tidak menerima PSG. Padahal, biasanya per triwulan Yayasan Mafaza dapat bantuan Rp 11.400.000, untuk satu peserta didik Rp 1.200.000 per tahun.

Hal sama juga dilakukan Kepala MA Al-Muhajirin Tugumulyo, Miswandi. Dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang, sekolah yang terletak di Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas ini tetap menggratiskan seluruh biaya pendidikan anak.

“Tidak ada pungutan. Karena masih bisa ditopang pakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besaran dana BOS itu Rp 1,4 juta per siswa per tahun. Sistem cairnya per triwulan,” kata Miswandi.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumsel, Hasbi Asadiki menegaskan bahwa DPRD Provinsi Sumsel akan terus mengawal anggaran yang diperuntukkan PSG.

“Kami akan terus kawal dan mendesak eksekutif untuk segera anggarkan PSG, karena ini sudah ditunggu-tunggu sekolah,” ungkap Hasbi.

Hasbi menambahkan jangan sampai masalah anggaran akan menghambat proses belajar dan mengajar.

“Jangan sampai gara-gara dana tersebut, operasional sekolah tidak maksimal, maka dikhawatirkan kegiatan belajar mengajar jadi terganggu,” tambah Hasbi.

Menurut Hasbi, pihak eksekutif secara intern sudah melakukan pembahasan, dan ia berharap ini akan menjadi kabar baik bagi sekolah.

“Semoga saja jadi kabar baik,” harap mantan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau ini.(11/05/13)

Komentar

Rekomendasi Berita