oleh

Dana Penyertaan Modal PT Linggau Bisa Belum Dibayar

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Linggau Bisa yang dijanjikan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau belum dibayar 100 persen. Pasalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tidak menganggarkan pembayaran dana penyertaan modal PT Linggau Bisa, dalam APBD Kota Lubuklinggau sejak tahun 2016,2017, bahkan APBD Kota Lubuklinggau tahun 2018, dengan alasan minim anggaran.

Padahal, Pemkot Lubuklinggau berkewajiban memberikan bantuan modal ke PT Linggau Bisa Rp 7,5 miliar, baru dibayar Rp 7 miliar, sisa Rp 500 juta belum ditransfer ke PT Linggau Bisa. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemkot Lubuklinggau kepada BUMD dan Badan Hukum Lainnya.

Pembayaran menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau tahun 2013 Rp 1,5 miliar. APBD Kota Lubuklinggau tahun 2014 Rp 3.450.000.000, selanjutnya Rp 2.550.000.000 menggunakan APBD tahun 2015.

Manajemen PT Linggau Bisa sudah berkali-kali mengajukan pencairan sisa penyertaan modal ke Pemkot Lubuklinggau, namun tidak ada dana. Padahal sisa dana tersebut diperuntukkan untuk menambah beberapa wahana, seperti kolam anak, dan kolam ombak Waterpark.

Menurut Direktur PT Linggau Bisa, H Hartono Djunaidi didampingi Direktur Operasional, H Arpai Roni, dan Kabid Bisnis Pemasaran, H Taufiq Hidayat kepada wartawan Linggau Pos, Senin (2/7) mengatakan sebagian uang tersebut juga akan diperuntukkan membuat Perda baru.

“Rencana awal Pemkot Lubuklinggau penyertaan modal untuk PT Linggau Bisa Rp 7,5 miliar, jika uang Rp 500 juta itu di transfer ke PT Linggau Bisa kita akan gunakan membuat perda penyertaan modal baru,” ungkap H Hartono Djunaidi.

Diakui H Hartono Djunaidi, permasalahan ini susah diketahui anggota DPRD Kota Lubuklinggau. Dan, sudah mendesak Pemkot Lubuklinggau segera membayarkan sisa dana penyertaan modal.

“Masak lima kali lupa terus masuk dalam anggaran,” cetus Hartono.

Menurut Hartono Djunaidi, jika keberatan untuk membayarkan sisa dana tersebut Pemkot Lubuklinggau wajib membuat Perda baru. Mengingat, dana yang diterima PT Linggau Bisa hanya Rp 7 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Imam Senen meminta manajemen PT Linggau Bisa untuk sabar. Pasalnya, saat ini keuangan Pemkot Lubuklinggau memang sedang minim.

“Mengharap bantuan dari pusat sudah banyak potongan, apalagi kita pasca Pemilukada tentunya membutuhkan dana yang besar. Kami minta pihak PT Linggau Bisa bersabar, akan kami upayakan,” pinta Imam Senen.(07)

Rekomendasi Berita