oleh

Dana BOS Tersedot untuk Gaji Honorer

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Banyaknya Aparatur Negeri Sipil (ASN) guru yang diangkat tahun 80-an pensiun lima tahun terakhir, ditopang dengan keberadaan honorer. Meski begitu, kesejahteraan mereka (honorer,red) dinilai belum sebanding dengan perjuangan yang dilakukan selama ini. Gaji honorer masih dalam kisaran Rp 200 ribu sampai dengan Rp 600 ribu per bulan.

Kabar ini diungkapkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Musi Rawas, H Hermansyah kepada Linggau Pos, Rabu (6/12).

“Gaji guru honorer itu tergantung jumlah murid. Karena mereka digaji pakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jadi 15 % dari BOS itulah untuk guru. Sementara ada sekolah yang guru ASN-nya hanya 1 orang kepala sekolah saja. Selain itu, guru honorer semua. Bayangkan, bengkak BOS-nya untuk gaji honorer saja,” jelas Hermansyah.

Oleh karena itu, Pengurus PGRI Musi Rawas sangat berharap, 1.874 guru honorer ini bisa mendapatkan penambahan insentif dari APBD Musi Rawas.

“Usulan kami Rp 200 ribu-Rp 500 ribu saja. Karena gaji yang mereka terima sekarang itu tidak manusiawi. Belum sepadan dengan tanggung jawab yang mereka pikul,” jelas Hermansyah.

Ia sangat berharap, meski belum bisa direalisasikan 2017 ini, 2018 mendatang bisa dianggarkan untuk insentif honorer.

“Tahun 2018, ratusan ASN guru yang pensiunan. Mau tidak mau tenaga honor ini sangat dibutuhkan. Di pelosok ini, Muara Lakitan contohnya masih ada hanya satu atau dua ASN yang mengajar. Selebihnya honorer,” jelas bapak yang menyandang gelar Magister Manajemen Pendidikan ini.

PGRI mendata, saat ini tenaga kependidikan dan tenaga pendidik di Musi Rawas hanya 2.863 orang.

“Jadi jumlah 2000 lebih itu sudah termasuk tenaga kependidikan di staf TU. Jadi memang kita kekurangan guru,” imbuhnya lagi.

Masalah ini, lanjut Hermansyah, sudah disampaikannya dalam Rakorda PGRI Sumsel, maupun dengan Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan.

“Kami minta Pemda dalam hal ini Disdik Musi Rawas melakukan pemetaan. Berapa sebenarnya kekurangan guru. Walau terkendala moratorium, PGRI dan Pemda, perlu duduk bersama untuk tahu kondisi tenaga pendidik di Musi Rawas saat ini. Jadi untuk tahu riilnya, ayo kita adakan dulu pemetaan. Memang, pemerintah pusat menganggap kebutuhan guru cukup. Sehingga belum juga dilakukan pencabutan moratorium, tapi penyebarannya menumpuk di kota-kota,” jelas Hermansyah lagi.(05)

Komentar

Rekomendasi Berita