oleh

Dalam Kondisi Tertekan, Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri

Dodoi Kana Minta Proses PAW Ditunda

Dedi Irawan bertindak selaku kuasa hukum Dodoi Kana, anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kliennya ke Muhamad Ali belum bisa dilaksanakan.

Laporan Aan Sangkutiyar, Rupit

PENGAJUAN PAW yang diajukan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Muratara terhadap Dodoi Kana ke Muhamad Ali mendapat perlawanan. Pasalnya, saat ini Dodoi Kana melalui kuasa hukumnya Dedi Irawan melayangkan gugatan perkara khusus perihal pengajuan proses PAW. Sasaran gugatannya yakni DPP Partai Gerindra selaku tergugat I, dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara selaku tergugat II.

“Proses PAW belum bisa dilaksanakan, karena kita sudah mendaftarkan gugatan perdata khusus ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau,” kata Dedi Irawan, Kamis (23/11).

Dilanjutkan Dedi, mengenai surat pengunduran diri yang sudah diajukan Dodoi Kana dari anggota DPRD Kabupaten Muratara, itu berada di dalam tekanan. Sebab, kliennya diberikan waktu yang sangat singkat untuk berpikir, maupun berkoordinasi dengan keluarga dan konstituennya.

“Akhirnya, putusan yang diambil Dodoi Kana tidak disetujui oleh keluarga dan konstituennya. Begitu pun dengan dirinya pribadi karena sudah mengambil putusan yang salah. Maka, pada 29 Oktober 2017 Dodi Kana mencabut pengunduran dirinya ke DPP Partai Gerindra,”jelas Dedi.

Menurut Dedi, apa yang dilakukan Dodoi Kana bisa dilakukan apabila membuat surat pernyataan dalam keadaan khilaf, di bawah tekanan atau paksaan.

“Secara esensi, surat pengunduran diri yang dilakukan Dodoi Kana bisa dicabut oleh dirinya sendiri, karena sifatnya hanya pernyataan sepihak. Jadi, bisa dicabut kapan pun oleh yang membuatnya, karena proses yang berjalan di Mahakamah Partai Gerindra tidak sesuai dengan AD/ART Partai maupun Undang-Undang (UU) Parpol. Sebab, saat sangketa Dodoi Kana hanya diberi limit waktu 15 menit, jadi tidak bisa berpikir secara jernih, sepulang itu baru ia bermusyawarah dengan keluarga dan konstituennya, dan langsung melakukan pencabutan pengunduran diri,”ungkap Dedi.

Dikatakan Dedi, mestinya ketika Dodoi Kana mencabut surat pengunduran dirinya dari anggota DPRD Kabupaten Muratara, harusnya DPP Partai Gerindra mencabut atau membatalkan surat pengajuan PAW Nomor:05-0113/DPP-GERINDRA/2017 tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Muratara Dodoi Kana.

“Mestinya, DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara untuk menunda terlebih dahulu proses PAW, serta menyelesaikan perselisihan ini ke internal partai sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parpol Pasal 32. Sebab, perbuatan DPP Partai Gerindra memerintahkan Dodoi Kana untuk mengundurkan diri sangatlah bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdata, maka dianggap tidak berlaku,” kata Dedi.

Maka, dirinya menyimpulkan apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Muratara sudah tepat, dengan menunda proses PAW yang sudah dilakukan DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara, karena menunggu putusan yang inkrah.

“Kalau alasannya surat pengunduran diri, sepertinya tidak berdasar. Selain sudah dicabut, surat pengunduran diri itu ditandatangani tanggal 13 April 2017, namun dibuat pada 1 Mei 2017. Bahkan, surat pengunduran diri itu tidak dibuat oleh Dodoi Kana, ia hanya menandatanganinya saja. Saya rasa ini cacat hukum,” ungkapnya. (*)

Komentar

Rekomendasi Berita