oleh

Daerah Belum Siap Rekrut P3K

LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau menyatakan belum siap merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di 2019. Pasalnya, Pemkot Lubuklinggau belum menyiapkan atau menganggarkan gaji P3K.

Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani kepada wartawan, Kamis (31/1) mengatakan sebenarnya Pemkot Lubuklinggau membutuhkan adanya perekrutan pegawai. Hal ini dibuktikan dengan setiap tahunnya diajukan penerimaan CPNSD di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemePAN-RB RI).

“Sistem gaji P3K akan dibebankan ke Pemda masing-masing, dan deadline penerimaannya atau tesnya Februari 2019 mendatang. Sementara kita belum menganggarkan gaji itu, nanti kalau diiyakan bagaimana mau gaji mereka,” tegas Rahman Sani.

Ditambahkan Rahman Sani, untuk saat ini memenuhi kekurangan pegawai Pemkot Lubuklinggau tetap memberdayakan honorer.

“Kami masih ada honorer, apalagi sudah dianggarkan uang transpor untuk honorer,” ungkap Rahman Sani.

Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas (Mura), H Rudi Irawan Ishak melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, Wiwik Widianingsih mengatakan Pemkab Mura siap merekrut P3K. Tetapi, untuk saat ini belum bisa dilakukan. Karena, masih menunggu petunjuk KemenPAN-RB.

Berdasarkan informasinya, bahwa mulai tahun 2019 ini secara bertahap honorer akan dihapuskan dan diganti dengan P3K itu.

Sedangkan, perekrutan P3K hampir sama dengan penerimaan CPNS. Yakni terlebih dahulu mengusulkan permintaan ke KemenPAN-RB sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab.

“Kalau P3K gajinya lebih besar dari gaji honorer atau setara dengan PNS,” kata Wiwik Widianingsih.

***Perekrutan P3K Belum Ada Kesimpulan

Berbeda dengan di Kabupaten Empat Lawang, ternyata hasil rapat pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BKPSDM di Batam Rabu (23/1) lalu, terkait perekrutan P3K belum ada kesimpulan.

Hal ini dikatakan Kepala BKPSDM Kabupaten Empat Lawang, Januarsyah Hambali, kemarin.

“Kami sudah menghadiri rapat di Batam tapi belum ada kesimpulan,” kata Januarsyah Hambali.

Dilanjutkan Januarsyah, alasan belum ada kesimpulan karena masing-masing daerah (Kabupaten/Kota) keberatan karena untuk pembiayaan atau gaji P3K ditanggung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Itulah yang menjadi alasan, karena daerah keberatan dengan beban anggaran ke APBD daerah masing-masing,” ujarnya.

Jika perekrutan P3K dilakukan, Pemda akan memprioritaskan eks Honorer Kategori Satu (K1) dan Kategori Dua (K2) serta penyuluh pertanian.

Hal sama juga terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Sampai saat ini, masalah P3K belum ada perkembangan lebih lanjut. Kepala BPKPSDM Rejang Lebong, Khirdes Lapendo mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait sembari menunggu informasi terbarunya.

Sebelumnya kata dia, ada rapat Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang Managemen P3K di Batam.

“Rekrutmen P3K belum ada titik temu terutama soal penganggarannya. Sebab orang pusat minta dianggarkan di daerah. Sementara seluruh daerah menyatakan tidak sanggup karena APBD daerah sudah ketok palu. Daerah belum menganggarkan perekrutan termasuk gajinya, jadi sekarang masih menggantung,” paparnya.

Menurut Khirdes, soal P3K ini memang PP sudah keluar sekitar akhir bulan Desember 2018. Namun, harusnya ada Perka BKN atau PermenPAN sehingga bisa mengargumentasikan ke TPAD dan Banggar.

Saat ini, sambungnya, Rejang Lebong memang belum mengusulkan kuota untuk perekrutan P3K.

“Untuk perekrutan P3K, nantinya akan dibagi beberapa tahap, seperti tahap pertama untuk K2 yang belum lulus, petugas kesehatan dan penyuluh pertanian dan lainnya,” jelasnya. (nia/dlt/ism/sam)

Rekomendasi Berita