oleh

Cemari Lingkungan Perusahaan Terancam Tutup

MUSI RAWAS – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Rawas (Mura) selalu melakukan pengecekan secara berkala terhadap 36 perusahaan di wilayah Kabupaten Mura. Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas dari perusahaan tersebut yang mencemari lingkungan.

Kepala DLH Kabupaten Mura, Hermenrudin melalui Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P2KLH), Yanuar Saleh mengatakan ada dokumen dalam Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang menyatakan pihak perusahaan, baik yang bergerak dibidang perkebunan, karet maupun Minyak dan Gas (Migas) untuk melakukan pengelolaan limbah yang dikeluarkan perusahaannya masing-masing.

Ia menjelaskan, masing-masing perusahaan itu wajib memastikan tidak ada aktivitasnya yang mencemari lingkungan. Karena, mayoritas limbah dari perusahaan tersebut dibuang ke sungai.

“Sebelumnya setiap perusahaan telah membuat surat pernyataan, untuk melakukan pengelolaan limbah, dan melakukan pemantauan terhadap lingkungan,” jelasnya.

Hasil pemantauan tersebut dilaporkan per semester ke DLH Mura, sesuai dengan petunjuk dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 Tahun 2005 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Laporan yang sudah dilakukan pihak perusahaan ini, diteliti dan dikaji lagi oleh DLH Mura, karena ada kemungkinan laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

“Tidak kita telan mentah-mentah laporan yang disampaikan pihak perusahaan, tim yang terdiri PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, red) dan PPLHD (Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup, red), melakukan kroscek lapangan, untuk mengetahui kebenaran dari laporan yang sudah disampaikan manajemen perusahaan,” jelasnya.

Hasilnya, ditemukan beberapa yang tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan manajemen perusahaan. Sehingga tim yang terdiri dari PPNS dan PPLHD mengeluarkan rekomendasi kepada manajemen perusahaan, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Bila pelanggaran ringan, hanya direkomendasikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Tapi, kalau dampak lingkungannya besar, seperti pembuangan limbah ke sungai tapi belum ada izin yang dikeluarkan DPPMSP, yang merupakan hasil kajian dari DLH, aktivitas perusahaan tersebut dihentikan.

“Salah satunya contohnya yang pernah dialami PT SAS. Akibat bocornya limbah penampungan mereka,” jelasnya. (aku)

Rekomendasi Berita