oleh

Caleg Tidak Bisa Sembarangan Terima Sumbangan Dana

LUBUKLINGGAU – Calon Anggota Legislatif (Caleg) tak bisa sembarangan menerima sumbangan dana yang akan digunakan untuk berkampanye. Karena, ada aturan yang membatasi besaran maksimal penerimaan sumbangan dana tersebut. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan KPU RI No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye.

Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Hukum, Riko Saputra mengatakan dalam Peraturan KPU No.24 tahun 2018 itu, terdapat dua jenis sumber sumbangan dan kampanye yang bisa diterima Caleg, mulai dari perseorangan, kelompok serta badan maupun perusahaan swasta atau nonpemerintah. Sumbangan dana kampanye dari perseorangan dibatasi maksimal Rp2,5 miliar, dan sumbangan dari kelompok, perusahaan dan badan nonpemerintah dibatasi maksimal Rp25 miliar.

“Setiap Caleg harus mematuhi Peraturan KPU Nomor 24 tersebut, karena ada sanksi bagi Caleg yang tidak mematuhi aturan tersebut,” katanya, Selasa (29/1).

Dalam aturan, sangsi sudah diatur dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018, yang sudah dijelaskan apabila sumbangan tidak sesuai ketentuan. Kelebihan sumbangan ini wajib disetorkan ke kas  negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Diketahui, sesuai Peraturan KPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019, pada 23 September-1 Januari 2019 periode pembukaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Kemudian, pada 2 Januari 2019 penyampaian LPSDK ke KPU, oleh KPU LPSDK tersebut langsung diumumkan. Kemudian, tiga hari setelah penetapan peserta Pemilu sampai 25 April 2019 penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU. Lalu, pada 2 Mei hingga 31 Mei 2019 dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). 1 Juni hingga 7 Juni, hasil audit tersebut disampaikan ke KPU, selanjutnya 1 Juni-10 Juni pengumuman hasil audit.

“Selain besaran sumbangan ada beberapa item yang harus diperhatikan peserta Pemilu, karena menerima dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya milik pemerintah,”jelasnya. (aku)

Rekomendasi Berita