oleh

Caleg NasDem Lubuklinggau Ribut Internal

LINGGAU POS ONLINE – Merasa dirugikan calon anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Cristinawati melapor ke Bawaslu Kota Lubuklinggau. Pasalnya, Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai NasDem nomor urut 1 di Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Lubuklinggau Barat I dan II ini, menduga suara yang diperoleh beberapa Caleg Partai NasDem di Dapil I, pindah ke salah satu Caleg Partai NasDem.

“Ini ada yang aneh, suara dari beberapa Caleg kita pindah ke satu Caleg. Ini jelas ada permainan,” kata Cristinawati.

Maka dari itu, ia meminta kepada Bawaslu Kota Lubuklinggau untuk melakukan hitung ulang di beberapa TPS, yang diduganya ada kesalahan penulisan perolehan suara dari Caleg Partai NasDem.

“Kita minta hitung ulang surat suara, karena bisa dipastikan ada kesalahan di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Bahusi menjelaskan semua laporan yang masuk ke Bawaslu diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal yang sama berlaku untuk sengketa internal yang di tubuh Partai NasDem, diproses sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019, Pasal 374 dijelaskan mengenai penghitungan suara ulang.

Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut, kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, penghitungan suara dilakukan secara tertutup, proses penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya.

Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, kemudian dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.

Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan/atau ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah, dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

“Pengkajiannya jangan setengah-setengah. Karena, dijelaskan dalam Pasal 375, dalam hal terjadi pada Pasal 374, saksi peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Proses, penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan, dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara,” jelasnya.

Maka dari itu, Bahusi mengimbau semua pihak untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, dan pihaknya sebagai lembaga pengawas Pemilu, telah mengawasi proses Pemilu mulai di tingkat TPS, hingga bergeser ke PPK. (aku)

Rekomendasi Berita