oleh

Caleg Merasa Dirugikan

LUBUKLINGGAU – Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Lubuklinggau, Merizal mengatakan tidak ditempelnya foto Caleg di surat suara cukup merugikan.

Karena, diperkirakan masih ada masyarakat yang tidak bisa baca tulis atau buta aksara, yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang.

Caleg Daerah Pemilihan (Dapil) II (Kecamatan Lubuklinggau Utara I dan Utara II) itu mengkhawatirkan, pemilih yang awalnya memilih Caleg berdasarkan foto, kini harus mengingat logo partai dan nomor urut Caleg yang akan dipilih.

“Saya kira semua Caleg dirugikan dengan tidak adanya foto, karena bukan tidak mungkin ada pemilih yang buta aksara. Tentu mereka akan kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Merizal, Jumat (8/2).

Selain itu, bedanya nama panggilan dengan nama yang tercantum di kotak suara juga jadi persoalan tersendiri.

Akibat, tidak ada foto di surat suara tentu Caleg yang nama panggilannya beda dengan nama di surat suara harus lebih rutin lagi sosialisasi, karena ada kemungkinan para pendukung mereka lupa dengan nama Caleg yang akan dipilihnya.

“Namun, karena ini sudah jadi regulasi tidak perlu dipermasalahkan. Hanya, kami minta agar KPU Kota Lubuklinggau rutin melakukan sosialisasi, karena ada kemungkinan masyarakat belum tahu kalau surat suara Caleg di Pemilu 2019 tidak menggunakan foto,” jelasnya.

Sementara itu Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi SDM dan Parmas, Andre Affandi mengatakan kalau akhir Februari 2019 ini pihaknya akan rapat koordinasi bersama Caleg, untuk menyosialisasikan surat suara yang akan digunakan dalam Pemilu 2019.

“Kita akan rakor bersama Caleg, sosialisasi mengenai surat suara,” katanya.

Menurutnya, mengenai sosialisasi ke para pemilih, pihaknya telah menginstruksikan Relawan Demokrasi untuk menyampaikannya ke basis pemilih masing-masing mengenai surat suara.

Hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahui bentuk surat suara, dengan harapan partisipasi pemilih mencapai 80 persen dan masyarakat mengerti bentuk surat suara yang akan dicoblos pada 17 April 2019.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik asal Kota Lubuklinggau, Eka Rahman mengatakan tidak ditempelnya foto Caleg di surat suara berlandas secara teknis, karena tidak cukup ruang untuk pemasangan foto Caleg.

Karena, bila tetap dipaksakan menggunakan foto konsekuensinya akan butuh surat suara yang besar, seperti Pemilu 1999 atau 2004, yang tentu akan menimbulkan kesulitan teknis lainnya.

Pertanyaan kemudian, apakah ini merugikan Caleg peserta pemilu?

“Saya pikir tidak juga, dengan argumentasi, aturan hanya nama Caleg di surat suara di sosialisasikan sedini mungkin kepada para Caleg, sehingga mereka bisa mencari metode dan strategi sosialisasi kampanye yang efektif dan sesuai,” jelasnya.

Ia mencontohkan, misalnya dengan lebih menekankan pada, nama Caleg, nomor urut, gambar atau nama Parpol dan nomor urut Parpol.

Sehingga pemilih di minta untuk mengingat salah satu dari itu sebagai penanda di bilik suara.

Kemudian, penanda nama Caleg, nomor urut, nama dan nomor urut Parpol sepertinya lebih di tekankan untuk pemilih yang memiliki keterbatasan. Misalnya, sudah tua, rabun, buta huruf.

Namun, bagi pemilih pemula kalangan pelajar, atau pegawai baik ASN maupun swasta, hal-hal seperti tidak menjadi kendala, karena sebagai pemilih terpelajar mereka memiliki pengetahuan lebih tentang cara memilih dan mengenali pilihannya.

Hal terpenting bagi Caleg bukan bagaimana konstituen mengenal nama, foto atau nomor urut. Namun bagaimana para pemilih mampu percaya bahwa Caleg yang dipilihnya memiliki visi yang bagus, komitmen yang kuat untuk kepentingan publik serta bisa di percaya untuk mewakili dan membawa aspirasi mereka saat ada di lembaga legislatif.

Kesimpulannya, kata Eka Rahman, tidak tercantumnya foto Caleg di surat suara tidak berpengaruh secara signifikan atau merugikan para Caleg. Karena aturan ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah di sosialisasikan cukup lama, kemudian para Caleg bisa melakukan strategi antisipasinya secara dini.

Khusus untuk Caleg yang nama panggilan beda dengan nama yang tercantum dalam surat suara, itu jadi tantangan bagi Caleg yang bersangkutan, dalam mencari strategi komunikasi yang tepat kepada pemilih agar ingat terhadap dirinya.

Misalnya, lebih sering turun berkampanye door to door, berdiskusi secara mendalam degan pemilih.

Termasuk di dalamnya, dengan kendala nama panggilan yang tidak sama dengan di dokumen, serta surat suara harus memilih segmen pemilih terpelajar sebagai target kampanye.

“Intinya, aturan mengakomodir hal-hal teknis umum pada surat suara, bahwa ada sebagian kecil Caleg yang tidak diuntungkan tentu yang bersangkutan harus mencari strategi. Bukan justru mengubah aturan dengan dasar kepentingan minoritas Caleg,” jelasnya.

Apalagi, tidak ada garansi jika di pasang foto, Caleg seperti itu akan terpilih. Contoh, Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe dipanggil Nanan, kemudian legislator Jhoni dipanggil Kenyong dan mantan legislator Andri Tanzil dipanggil Kehok. Mereka terpilih walaupun punya nama panggilan yang berbeda dengan nama di surat suara.

“Jadi, tinggal pergerakan dari Caleg masing-masing, dalam mencari simpati dari masyarakat,” ujarnya. (aku)

Rekomendasi Berita