oleh

Cabut Gelar Akademik Koruptor

Ketua STAI Bumi Silampari, Ngimadudin
“Pencabutan gelar akademik bagi pelaku korupsi menurut saya sah-sah saja. Dengan begitu itu akan mempertahankan kredibilitas lembaga pendidikannya sebagai perguruan tinggi yang kompeten…”

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Perguruan tinggi diperkenankan mencabut gelar sarjana dari berbagai strata bagi para koruptor. Karena para koruptor yang merupakan lulusan perguruan tinggi sudah tidak lagi mencerminkan perilaku intelektual, yakni tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Pernyataan ini disampaikan Pemerhati Sosial Soenoto ketika menjadi pembicara dalam urun rembuk dengan salah satu televisi nasional dengan topik bahasan ‘Saatnya Menuntaskan Megakorupsi Century’
Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Tri Hanggono Ahmad pertama kali yang menyambut positif wacana pencabutan gelar akademik terhadap lulusan perguruan tinggi yang terbukti terlibat perkara korupsi.

Ia akan menginisiasi pencoretan nama alumni yang terbukti terlibat kasus korupsi. Bahkan, Tri Hanggono Ahmad menerangkan saat wisuda mendatang, ikrar lulusan akan ditambah dengan janji tidak melakukan korupsi.

Dukungan juga disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari, Ngimadudin.

“Saya sangat setuju dan mendukung jika wacana itu benar-benar direalisasikan. Karena di kampus itu, mahasiswa diajarkan kode etik kejujuran yang luar biasa. Dari kita mulai Strata Satu (S1), sudah diajarkan nilai-nilai kejujuran dalam menyusun karya ilmiah. Kita sering mengambil data dari orang lain, dan kita disuruh mencantumkan sumbernya dari mana, judul buku, penerbit dan sebagainya. Dan pada dasarnya, perintah yang wajib melekat dalam akademisi untuk selalu jujur dalam konteks apapun,” terang Ngimadudin.

Bapak yang juga menjabat Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Musi Rawas itu menegaskan, jadi kalau ada pencabutan gelar akademik bagi pelaku korupsi menurutnya sah-sah saja bagi lembaga yang bersangkutan.

“Karena itu akan mempertahankan kredibilitas lembaga pendidikannya sebagai perguruan tinggi yang kompeten. Karena kaitannya ini dengan hasil didikan mereka. Itu include, karena seorang akademis harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebertanggungjawaban, keadilan, dan kejujuran,” terangnya lagi.

Ngimadudin, wacana ini setidaknya bisa jadi warning bagi para alumni setiap perguruan tinggi. Sebab Indonesia sudah darurat korupsi.

“Oleh karena itu, setiap kali wisuda kami selalu pesan ke mahasiswa, yang terpenting jaga nama baik almamater, ilmu yang didapat dari perkuliahan harus diterapkan. Terutama tentang kejujuran. Karena tujuan kuliah itu sebenarnya memperbaiki arah hidup. Bukan malah sebaliknya,” tutur Ngimadudin.

*** Akan Rame Dampaknya

Sedangkan Ketua STKIP-PGRI Lubuklinggau, DR H Rudi Erwandi mengatakan konteks pendidikan dengan korupsi yang dilakukan oknum itu berbeda. Jadi menurutnya, jika wacana pencabutan gelar akademik para koruptor ini akan ramai dampaknya.

Sebab, menurut Rudi Erwandi, di Indonesia ini tidak sedikit tersangka kasus korupsi. Dan ia memastikan ketika ide ini benar-benar terealisasi, Rudi memprediksi akan berdampak merusak kredibilitas perguruan tinggi.

“Jadi saya enggak begitu setuju. Kecuali kealpaan yang dilakukan oknum ini pemalsuan nilai-nilai akademik atau yang bersangkutan melakukan plagiat atau jiplak karya ilmiah. Menurut saya ini baru pas kalau sanksinya pencabutan gelar. Karena kalau koruptor, kasusnya kan bukan nilai akademiknya jadi agak sulit kita menerima,” imbuhnya.

Sementara Pengamat Pendidikan yang juga Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. DR. Sirozi, Ph.D menegaskan, wacana yang dikeluarkan oleh Kemenrisetdikti, mengenai pencabutan gelar akademik seseorang yang menjadi terpidana kasus korupsi sah-sah saja. Karena itu baru wacana.

“Namun tetap harus dilakukan kajian dan pertimbangan yang komprehensif. Agar memenuhi unsur keadilan. Karena kita tahu, siapapun yang melanggar hukum harus ditindak. Hukumannya seperti apa, apakah mengharuskan mencabut gelar akademiknya ya harus dikaji dengan matang,” ungkapnya.

Apalagi korupsi yang dilakukan, biasanya berbeda-beda.

“Ketika dirasakan sudah memenuhi rasa keadilan, ya sah-sah saja. Apalagi sudah menjadi aturan. Namun sebelum itu, putuskan dengan pengkajian yang matang. Jangan dilakukan terburu-buru agar memenuhi rasa keadilan,” tegasnya. (02/13)

Rekomendasi Berita