oleh

Bupati Mura Terima Penghargaan

SOLO – Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan menjadi salah satu kepala daerah yang menunjukkan komitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan konstitusi dan instrumen HAM. Dalam rangka tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Atas prestasi tersebut Musi Rawas ditetapkan sebagai Kabupaten Peduli HAM dan menerima penghargaan dari Kemenkum HAM RI.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly kepada Bupati H Hendra Gunawan dalam puncak acara Peringatan Hari HAM ke-69 Tahun 2017 yang dihadiri Presiden RI Jokowi, Minggu (10/13) di Solo, Jateng.

Presiden RI, Jokowi mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kepala daerah dan kantor Wilayah Kemenkum HAM yang menerima penghargaan. Dalam pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan, selain hak sipil dan politik, pemerintah juga harus menjamin hak sosial.

“Harus bisa melihat mulai dari masyarakat bawah, mulai dari kepentingan masyarakat bawah. Makanya saya sering turun ke masyarakat bawah untuk mendengar dan menggali aspirasi serta harapan masyarakat. Makanya saya selalu mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir,” tegas Presiden Jokowi.

Disampaikannya pula, yang perlu dipahami yakni bukan seberapa banyak kebijakan yang dikeluarkan namun seberapa banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

“Pemerintah terus berusaha keras agar masyarakat memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan yang layak. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada gubernur, bupati dan walikota yang mengembangkan daerah berwawasan HAM dan terima kasih kepada Komnas HAM dan aktivis HAM yang tidak berhenti memperjuangkan keadilan masyarakat. Saya mengakui masih banyak yang belum terselesaikan di antaranya pelanggaran HAM di masa lalu. Pemerintah berusaha maksimal untuk Indonesia yang adil, untuk Indonesia yang makmur dan untuk Indonesia yang sejahtera,” tegas Presiden Jokowi.

Sementara itu Menkum HAM RI Yasonna Laoly berharap semoga momentum peringaran Hari HAM sedunia ke-69 dapat benar-benar melaksanakan perlindungan pemenuhan dan pemajuan HAM. Selain itu selalu terbangun kerja sama dan sinergi dari pemerintah pusat hingga daerah demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Komitmen pemerintah salah satunya adakah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi dan akan terus melanjutkan RANHAM 2015 -2019 yang sudah memasuki generasi keempat,” kata Menteri.

Dilanjutkannya, untuk tahun 2017 aksi HAM di daerah sudah mencapai 52,26 %.
“Diharapkan di akhir tahun ini pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan aksi HAM hingga 100 %,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menyampaikan rasa syukur atas pencapaian dan penghargaan yang diterima. Menurut Bupati H Hendra Gunawan yang hadir dan duduk di bangku barisan kedua bersama Walikota Tanggerang Selatan (Tangsel) yang juga Ketua Asosiasi Walikota se-Indonesia, Airin serta para gubernur dan kepala daerah lainnya, pencapaian semua ini berkat kerja keras dengan semangat AK5 ( Ayo, Kerja, Kerja, Kerja, Kerja dan Kerja) seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan yang terbaik bagi daerah tercinta.

“Semua ini juga berkat do’a dan dukungan semua elemen masyarakat yang terus bersatu padu, bergotong royong untuk bersama-sama melepas status tertinggal dan mewujudkan Mura Sempurna,” tegas H Hendra Gunawan.

Hasil kerja dan karya semua itu juga telah menjadikan Musi Rawas sebagai daerah yang sejajar dengan daerah maju di Indonesia. Serta juga telah menjadikan nama Musi Rawas untuk terus membahana di seluruh persada Nusantara.

“Namun hasil ini tidak membuat kita jumawa dan berbangga diri. Sebab kita semua masih harus terus bekerja keras dan masih banyak harapan masyarakat yang harus kita penuhi,” kata Bupati penuh semangat.

Sebagai informasi tambahan, disampaikan Kabag Hukum Setda Musi Rawas Abdul Latif didamping Kasubbag Bantuan Hukum Aan Bastian dan Kasubbag Dokumentasi Wahyu Saputra, ketetapan Musi Rawas sebagai Kabupaten Peduli Hukum ditetapkan dengan SK Kemenkum HAM Nomor : M.HH-01.HA.02.02 Tahun 2017 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Tahun 2016.

“Telah ditetapkan dan diundang kepala daerah dalam daftar nama kabupaten dan kota se-Indonesia yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan Daerah Peduli dan Cukup Peduli HAM. Untuk di Provinsi Sumsel dari 17 kabupaten dan kota, sebelas sebagai Daerah Peduli HAM, empat sebagai Daerah Cukup Peduli HAM dan dua daerah lainnya belum dapat,” jelas Abdul Latif.

Sebelas Daerah Peduli HAM di Sumsel yakni Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Selatan, Banyu Asin, OKU, Muratara serta Kota Pagar Alam dan Prabumulih. Sementara empat daerah cukup Peduli HAM yakni Kabupaten OKI dan OKU Timur serta Kota Lubuklinggau dan Palembang. Sedangkan Kabupaten PALI dan Empat Lawang belum mendapatkan penghargaan.

Ditambahkannya, ada empat tingkatan penilaian yaitu Peduli HAM dengan nilai 75- 100, Cukup Peduli 65 – 75 , Mulai Peduli 50 – 65 dan Kurang Peduli di bawah 50. Ada tujuh indikator penilaian yang terdiri 83 poin untuk menetapkan tingkatan tersebut. (ME)

Komentar

Rekomendasi Berita