oleh

Bupati-Kapolres MoU Pencegahan Pengawasan dan Penanganan DD

PMT Minta Polisi Serius Awasi DD

Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora (PMT), Kabupaten Musi Rawas-kota Lubuklinggau, Mirwan Batubara mengingatkan pihak Polres Musi Rawas untuk serius dalam melaksanakan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa (DD).

Laporan Aan Sangkutiyar, Musi Rawas

Mirwan menjelaskan, pihaknya menyambut baik kerja sama antara Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menandatangani MoU (Nota Kesepahaman Bersama) dengan Kapolres Musi Rawas, AKBP Pambudi tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan DD yang dilaksanakan di Aula Atmani Wedana, Polres Musi Rawas, Jumat (24/11).

Namun, menurut Mirwan, penandatanganan MoU harus dilaksanakan secara serius oleh pihak Mapolres Musi Rawas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan dan penyelewengan terhadap penggunaan DD.

“Langkah awal yang harus dilakukan penegak hukum, yakni melakukan pengawas dan pencegahan terhadap indikasi pelanggaran. Dengan cara melakukan inventarisasi aset desa yang dianggarankan melalui DD baik itu aset bangunan fisik mau non fisik,” kata Mirwan, Senin (27/11).

Seperti, memantau aset kantor desa yang mestinya dipakai untuk melakukan aktivitas pengolahan DD. Sebab, ada indikasi pengolahan DD lakukan di rumah pribadi Kepala Desa (Kades), sehingga kantor desa tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Pasalnya, kalau pengolahan DD dilakukan di rumah pribadi Kades tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan.

“Uang rakyat harus diolah sesuai peruntukannya. Jadi, teknis pengelolaannya jangan seperti arisan,” jelasnya.

Kemudian, dirinya juga meminta agar Mapolres Musi Rawas memantau tata cara tahapan penggunaan DD, baik perencanaan, pekerjaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan DD. Dikarenakan, hasil pemantauan pihaknya di lapangan diduga kuat melibatkan banyak pihak dalam pengelolaannya.

“Bukan tidak mungkin, minimnya SDM dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Hal ini, harus jadi perhatian karena bisa dijadikan salah satu pintu masuk bagi pihak kepolisian untuk mengawal pengolahan DD,” ungkanya.

Selanjutnya, ketika ditemukan ada pelanggaran, aparat kepolisian harus melakukan tindakan tegas, bila menemukan penyimpangan dan penyelewengan terhadap penggunaan DD.

“Supaya penggunaan DD bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Setempat,” ungkapnya. (*)

Komentar

Rekomendasi Berita