oleh

Bumi Silampari Akan Kehilangan Tiga Pejabat Terbaik

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau, telah mengumumkan syarat pendaftaran bagi setiap orang yang berniat untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lubuklinggau.

Divisi Teknis KPU Kota Lubuklinggau, Gatot Widjianto mengatakan dalam pengumuman No. 312/PL.03.2Pu/1673/KPU.Kot/XII/2017 telah dijelaskan mengenai mekanisme pencalonan, diantaranya harus melampirkan surat pengunduran diri dari jabatannya saat ini khusus untuk kandidat yang berstatus PNS, TNI/Polri dan anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara, khusus untuk kandidat yang saat ini menjabat sebagai Walikota-Wakil Walikota harus cuti melampirkan pernyataan cuti saat mendaftar.

Artinya, khusus untuk petahana dalam hal ini Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, harus melampirkan dua surat ketika mendaftar ke KPU Lubuklinggau, yakni surat pernyataan pengunduran diri sebagai PNS, dan melampirkan blangko cuti sebagai Walikota Lubuklinggau. Sama halnya dengan H SN Prana Putra Sohe, bakal calon Walikota lainnya, yakni H Rustam Efendi juga harus melampirkan surat pengunduran dirinya sebagai PNS, bila memang berkeinginan maju di Pilkada yang akan digelar pada 27 Juni mendatang.

“Ini sudah ketentuan yang ditetapkan dalam PKPu No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan. Jadi, setiap bakal calon yang mendaftar harus mematuhi itu,” jelasnya.

Masih dikatakan Gatot, hal ini berlaku juga untuk bakal calon Walikota Lubuklinggau dari jalur perseorangan, H Toyeb Rakembang. Toyeb, diharuskan untuk membuat surat pengunduran diri dari jabatannya selaku anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.

“Syarat berlaku untuk semua kandidat yang berkeinginan maju, termasuk kandidat menjabat PNS, TNI/Polri, maupun anggota legislator di daerah tetangga,” ungkapnya.

Namun, dilanjutkan Gatot ketika bakal calon tersebut sudah ditetapkan jadi peserta Pilkada, 30 hari sebelum dilakukannya pencoblosan, yakni 27 Mei 2018 para bakal calon yang berstatus PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas tersebut harus sudah memegang Surat Keputusan (SK) pemberhentiannya masing-masing. Seperti, H SN Prana Putra Sohe dan H Rustam Efendi harus memegang SK pemberhentiannya sebagai PNS, sedangkan H Toyeb Rakembang harus sudah memegang SK pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.

“Kalau itu tidak terpenuhi, akan didiskualifikasi dari pencalonan,” ungkapnya.

Bahkan, satu hari sebelum pendaftaran atau Minggu (7/1), pihaknya akan mengundang tiga bakal pasangan calon yang diperkirakan maju di Pilkada, untuk menjelaskan syarat maupun mekanisme pendaftaran. Guna menghindari adanya pasangan calon yang belum mengerti tentang syarat-syarat pendaftaran. (11)

Komentar

Rekomendasi Berita