oleh

BUMDes Belum Miliki Akta Notaris

LINGGAU POS ONLINE, CURUP – Seluruh desa yang mengelola Dana Desa (DD) di 14 kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong secara kelembagaan sudah terbentuk. Tapi terungkap mayoritas badan usaha Milik desa (BUMdes) belum memiliki akta notaris.

Keadaan ini diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaraat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong, Dharmansyah dikonfirmasi Minggu (19/11).

“Saat ini seluruh desa ada 122 desa semuanya secara kelembagaan memiliki Bumdes, namun masih banyak yang belum memiliki akta notaris,” kata Dharmansyah.

Ia menyarankan agar desa-desa sudah membentuk BUMdes segera membuat akta notaris. Sebagai perkuatan dasar hukum dalam pelaksanaan BUMdes.

“Akta notaris ini wajib, kita sarankan masing-masing BUMdes segera membuat akta notaris,” harapnya.

Menurut Dharmansyah, dalam mengelola BUMdes yang sudah ada, memang saat ini kalangan pengelola BUMdes belum terpikir jauh, dalam pengelolaan BUMdes kedepan. Padahal, kedepan BUMdes ini bisa bekerja sama dengan Bank-bank negara untuk melakukan kerjasama.

“Kalangan Bumdes saat ini belum terpikir untuk bekerja sama dengan Bank-bank milik negara, sementara untuk melakukan kerjasama dengan Bank-bank diperlukan akta notaris, oleh sebab itu Bumdes pada masing-masing desa bisa segera mengurusnya,” katanya.

Diakui Dharmansyah, memang saat ini pengelola Bumdes belum terpikir soal itu. Kebanyakan, saat ini Bumdes masing mengelola usaha yang sifatnya masih berskala kecil. Seperti sewa tenda, taruf, perlengkapan kursi, sembako, penampungan hasil bumi, sektor pertanian dan simpan pinjam dan cenderung masih mengabaikan kerjasama dengan skala besar.

Apalagi, tambah Dharmansyah, mulai tahun ini Bumdes kembali memiliki memperoleh peluang pembiayaan dari kementerian desa.

“Masing-masing Bumdes bisa mengajukan proposal ditujukan ke kementerian desa, masing-masing Bumdes berkesempatan mendapatkan bantuan pembiayaan Rp 50 juta per Bumdes, namun harus dilengkapi dengan akta notaris,” tuturnya.

“Nanti masing-masing BUMdes menyiapkan akta notaris dan proposal diajukan ke kementerian melalui dinas PMD untuk disampaikan ke kementerian desa, masing-masing desa berpeluang mendapatkan bantuan pembiayaan Rp 50 juta,” tutupnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita