oleh

Bukit Cogong Tak Lagi Dioperasikan

Kabid Pariwisata, Adiwena Rio Kunto
“Dalam Perda tersebut hanya dua Perda saja yang bisa kita tarik retribusinya untuk tiket parkir dan tiket masuk, yakni objek wisata danau aur dan objek wisata Bukit Cogong,”

PAD Wisata Hanya Dari Danau Aur

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Objek wisata di Kabupaten Musi Rawas potensial meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD). Tapi, kabar mengejutkan baru dua objek wisata menyumbang PAD.

Alasannya ternyata juga jelas. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Musi Rawas, H Amrullah melalui Kabid Pariwisata, Adiwena Rio Kunto, Senin (25/12).

Ia mengatakan ketentuan ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan objek wisata.

“Dalam Perda tersebut hanya dua Perda saja yang bisa kita tarik retribusinya untuk tiket parkir dan tiket masuk, yakni objek wisata danau aur dan objek wisata Bukit Cogong,” kata Adiwena.

Namun lanjutnya, karena objek wisata Bukit Cogong saat ini sudah tidak lagi beroperasi, sehingga untuk penyumbang PAD di sektor objek wisata hanya dari satu objek wisata saja, yakni wisata Danau Aur. Hal itu tentu berakibat pada penarikan sektor wisata.

“Padahal banyak objek wisata berpotensi untuk menyumbang PAD, seperti objek wisata Danau Gegas di Kecamatan Sukakarya, Air Terjun Curug di Kecamatan Selangit dan lainnya,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan terkait tidak beroperasinya Bukit Cogong karena kendala dari pengelolaan. Apalagi secara geografis wisata itu berada di dalam kawasan hutan.

“Tapi saat ini Bukit Cogong masih dalam proses penyerahan aset dari kehutanan ke Dispora Musi Rawas. Kalau nantinya sudah selesai penyerahan, kedepanya dapat dikelola dengan baik,” ungkap Adiwena.

Ia mengimbuhkan lantaran belum ada Perda yang mengatur untuk penarikan retribusi PAD selain dari dua objek wisata tersebut, maka saat ini masih dikelola desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Karena kalau kita paksakan untuk penarikan retribusi tentunya akan menyalahi aturan. Jadi untuk sementara ini meskipun sudah kita fasilitasi, namun masih dikelola oleh desa,” ungkapnya.

Sehingga, sambungnya, guna memaksimalkan PAD di sektor pariwisata, maka pada tahun 2018 pihaknya akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup) terkait dengan pengelolaan objek wisata yang ada di Musi Rawas.

“Ketika sudah ada Perbup dan Perda tentu pihaknya bisa kelola dan tarik retribusi guna mengoptimalkan potensi-potensi yang ada untuk menyumbang PAD di Kabupaten Musi Rawas,” jelasnya. (19)

Komentar

Rekomendasi Berita