oleh

BPN Ajak Polri Rampungkan 61 Kasus Besar

JAKARTA – Rentetan sengketa dan konflik pertanahan terus menghatui masyarakat. Permainan yang biasanya dilakukan oknum atau mafia ini nampaknya semakin tak terbendung. Banyak dokumen , surat tanah atau sertipikat tanah yang dipalsukan para mafia tanah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan golongannya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membentuk tim untuk menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan, khususnya memberantas mafia tanah agar masyarakat tidak kembali menjadi korban.

“Pemberantasan mafia tanah kita membentuk tim, berdasarkan surat keputusan Kementerian, untuk tahun 2019 ada 61 kasus target mafia tanah di seluruh Indonesia,” kata Kabag Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Horison Mocodompis kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Senin (21/1).

Untuk menyelesaikan target pemberantasan mafia tanah ditahun 2019 lanjut dia, menggandeng Polri. Kerjasama ini juga dikuti seluruh jajaran kantor wilayah di seluruh Indonesia. MOU pemberantasan mafia tanah sudah ditandatangani,” jelasnya.

Disinggung soal rincian atau data 61 kasus target mafia tanah di seluruh Indonesia, Horison Mocodompis mengaku belum memiliki data kasus tersebut, pasalnya hal tersebut sudah masuk dalam teknis persoalan. “Itu maksudnya saya harus lihat ke teknis kalau kabag humas baru tahu itu seluruh Indonesia, untuk rinciannya belum,” tegasnya.

Namun, Horison merasa yakin dengan apa yang tengah dikonsentrasikan Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah dapat terwujud sesuai dengan target yang telah disepakati. “Harus yakin dong. Kan sudah diidentifikasi dan kita ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan kepolisian,” terangnya.

Terpisah, Kejaksaan Agung menyambut baik adanya kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri untuk memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia. Kerjasama ini sebagai bukti sinergitas antara aparat penegak hukum dengan instansi pemerintah untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat.

“Kita apresiasi kerjasama pemberantasan mafia tanah ini, ini kan bukti sinergi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan Kejaksaan dalam hal ini siap memberikan bantuan jika memang diminta oleh BPN untuk melakukan gugatan perdata terkait sengketa tanah milik negara. Artinya kejaksaan sifatnya menunggu permintaan bantuan dari instansi pemerintah termasik Kementerian ATR/BPN.”Kita siap jika diminta jaksa pengacara negara untuk menghadapi gugatan perdata di pengadilan soal sengketa tanah pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, permintaan instasi pemerintah termasuk BPN untuk memberikan pendampingan hukum termasuk menghadapi mafia tanah di persidangan sengketa sudah kerap dilakukan, dan hasilnya positif.”Kita dampingi, sudah banyak jaksa pengacara negara diminta bantuan,” tutupnya.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Ruang Kementeiran ATR/BPN, RB Agus Widjayanto berharap, pemberantasan mafia tanah dapat dilakukan dalam waktu 10 bulan atau hingga akhir tahun 2019 ini.

Langkah pertama, menginventalisir sejumlah kasus yang menjadi prioritas, sehingga bulan Agustus mendatang, seluruh kasus dapat dijadikan target operasi, selanjutnuya bulan Oktober-November dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberantasan mafia tanah ini.

“Jadi Maret, BPN sudah menetapkan kasus yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, yang menjadi prioritas adalah kasus yang sudah mendapat perhatian khusus dari mitra kerja Komisi II DPR RI,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menyatakan keseriusan dalam menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan, khususnya memberantas mafia tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tidak dirugikan dan terhindar dari pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mafia tanah.

Dalam rapat itu, Kementerian ATR/BPN melakukan perjanjian kerja sama atau MoU dengan Polri untuk mencegah dan memberantas mafia tanah di Indonesia. Diharapkan menghasilkan pemikiran dan kesamaan persepsi tentang pola pencegahan.

Ditambahkannya, keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 merupakan ide brilian dari Undang-Undang Pertanahan yang mewajibkan terdaftarnya semua tanah di Indonesia. Namun, krisis dan masalah politik yang terjadi saat itu membuat UUPA berjalan lamban dan pembenahannya tidak sistematik.

“Ya akibatnya, sampai tahun 2018, baru 51 juta bidang tanah di Indonesia yang terdaftar dan dari jumlah tersebut ada sekitar 20 juta bidang tanah yang belum jelas kepastian hukum sertifikatnya,” jelas Sofyan. (lan/fin/ful)

Rekomendasi Berita