oleh

BPJS Kemenkes Didesak Sosialisasikan Pelayanan Kesehatan

JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mendesak Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari RS yang sebelumnya dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama.

Hal tersebut, diungkapkan Dede karena banyaknya pemutusan kontrak kerja sama BPJS Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit pada awal tahun ini akibat tidak terpenuhinya syarat akreditasi sebagai salah satu ketentuan. Di mana masyarakat pasti minim mengetahuinya.

“Harus disampaikan dimana saja rumah sakit yang direkomendasi, bertanggung jawab memastikan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sesuai peraturan perundang-undangan. Jangan seakan masyarakt telah mengetahuinya,” Kata Dede saat dihubungi Fajar Indonesia Network di Jakarta, Kamis (10/1).

Ketua DPP Partai Demokrat ini menyatakan, hal tersebut berdasar pada surat rekomendasi dari Menteri Kesehatan terhadap 551 rumah sakit dengan rujukan surat HK.03.01/MENKES/768/2018 dan 169 rumah sakit berdasarkan surat HK.03.01/MENKES/18/2019.

Selain itu, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) ini juga mendesak BPRS Pusat dan BPRS Provinsi untuk mengintensifkan peran dan fungsinya sebagai pembina dan pengawas rumah sakit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Semuanya harus dilakukan secara sinergi dan professional karena ini ada kepentingan rakyat yang berkaitan bagi suksesnya pembangunan di negeri ini,” pungkasnya.

Dia pun menambahkan, bagi rumah sakit yang tidak lolos akreditas dapat mengubah peruntukan tempat berobat menjadi klinik sehingga dapat lebih fokus untuk memperhatikan akreditasi. Bila ada yang terbebankan, jangan main di tipe rumah sakit dong, tetap saja main di posisi klinik, tambahnya.

Terpisah, Ketua Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengaku setuju dengan usulan DPR terkait sosialisasi tersebut. Pasalnya menurut dirnya, pemutusan kontrak mulai membuat masyarakat gelisah dengan pelayanan kesehatan dari pemerintah tersebut.

“Ketika diputus kontrak, jelas masyarakat gelisah di tengah jalan fasilitas tidak berjalan, konsumen sudah membayar sesuai yang diwajibkan dari BPJS,” kata Tulus di Jakarta.

Tulus mengaku khawatir pemutusan kontrak itu sampai pada titik pelanggaran konsumen yang berat. Salah satunya, masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.

“Kita sudah bayar, dan infrastruktur siap, itulah ada timbal balik, timbal balik antara peserta yang membayar dan provider yang menyediakan jasa kesehatan,” ujarnya.

Tulus juga menilai sengkarut BPJS Kesehatan ini akan meninggalkan citra tidak baik bagi publik. Mengingat, keluhan konsumen berawal dari pelayanan di rumah sakit.

“Keluhan konsumen rata-rata ke rumah sakitnya, entah itu infrastruktur, alat kesehatan ataupun tenaga kesehatan yang kurang,” kata dia. (frs/fin)

Rekomendasi Berita