oleh

BPJS: Denda Pelayanan 2,5 % dari Biaya Diagnosa

LINGGAUPOS.CO.ID – Masyarakat di Kabupaten Empat Lawang sudah 96 persen menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena itulah diimbau agar tidak menunggak iuran, karena jika menunggak, kepersertaan otomatis tidak aktif.

Kepala BPJS Kesehatan Empat Lawang, Jery Ardan mengatakan, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap bulan paling lambat setiap tanggal 10. Jika pembayaran iuran rutin dilakukan, maka kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif.

Namun, jika peserta terlambat membayar iuran, meski hanya satu bulan, maka Kartu BPJS Kesehatan secara otomatis akan tidak aktif dan tidak bisa digunakan.

“Masyarakat yang menunggal pembayaran iuran BPJS kesehatan, bisa mengaktifkan kembali dengan cara membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak 24 bulan serta membayar iuran bulan berjalan,” ungkap Jery Ardan

Namun, apabila dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, maka dikenakan denda pelayanan.

Denda pelayanan merupakan sanksi yang diterima peserta JKN-KIS atau BPJS Kesehatan. Karena keterlambatan pembayaran  iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali.

Besaran denda pelayanan sebesar 2,5 % dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan, yaitu jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan, dengan denda paling tinggi Rp30 juta.

“Pembayaran denda harus dibayarkan pada saat masyarakat mendapatkan pelayanan rawat inap, Namun untuk Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja,” tutup Jery Ardan. (*)

Rekomendasi Berita