oleh

BPD Harus Pastikan Pembangunan Desa Tepat

Jangan Diisi Orang yang Tidak Bisa Kerja

LINGGAU POS ONLINE – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Di situ telah dijelaskan, BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain itu, BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa, yang harus dijadikan pedoman oleh Kades beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Selain itu, BPD juga memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Hal ini, disampaikan tokoh masyarakat Desa Madang, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Amirul BC.

Menurut Mirul sapaan akrabnya, BPD juga berhak menyenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda, misalnya membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa didirikan, dan nantinya BPD yang akan mengawasi BUMDes tersebut.

“Peran BPD sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang ada, dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realisasi program,” katanya.

Selain itu, harus memastikan perangkat teknis desa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, yang dapat merugikan desa.

“BPD harus independen. Hal itu dilakukan, agar proses pembangunan di desa bisa sesuai dengan mekanisme yang ada, menghindari kongkalikong. Jadi, kalau orang-orang yang jadi BPD ditunjuk oleh Kades, bisa dipastikan program yang akan dijalankan Kades tidak diawasi dengan maksimal,”jelasnya.

Bukan hanya itu, BPD juga harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas pembangunan desa. Jangan sampai, posisi itu diduduki oleh orang-orang yang tidak paham dan sama sekali tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi dari BPD itu sendiri.

Maka dari itu, pihaknya berharap pemilihan BPD di Desa Madang, Kecamatan Sumber Harta, berjalan sesuai koridor yang benar. Walaupun sistem musyawarah menuju mufakat, tidak dilakukan pemilihan langsung. Para anggota BPD dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat setempat, bukannya ditunjuk oleh Kades. Hal itu dilakukan, agar proses pembangunan di desa bisa lebih transparan dan tepat sasaran.

Sementara itu Kades Madang, Kecamatan Sumber Harta, Indra Gunawan, mengatakan berdasarkan hasil musyawarah desa proses pemilihan anggota BPD di Desa Madang, dengan cara musyawarah menuju mufakat.

“Itu berdasarkah hasil rapat musyawarah desa,” kata Indra Gunawan. (aku)

Rekomendasi Berita