oleh

BP Batam Dikelola Daerah Dicurigai Ada Kepentingan

JAKARTA – Pemerintah berencana bakal melebur Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui Wali Kota Batam. Rencana itu dicurigai ada banyak kepentingan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution sebelumnya menjelaskan bahwa peleburan BP Batam memangkas dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Ini dilakukan untuk mendorong progres investasi di Batam.

“Sehingga jadi satu tangannya, gak dua. Itu saja. Sederhana sekali,” ujar dia.

Namun, kebijakan tersebut dianggap salah kaprah. Demikian disampaikan Pakar Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana.

Dia mencontohkan, di Negara Hanoi dan Penang, Malaysia, kawasan industri diserahkan ke Pemda tetapi kelembagaannya kuat. Sementara di sini, kata Danang, masih rentan terhadap benturan komplikasi kewenangan dengan adanya otonomi daerah.

Belum lagi, sambung dia, birokrasi Indonesia berbelit-belit dan penuh dengan terjadinya lobi-lobi.

“Ini tidak logis pasti ada apa-apanya, dan banyak kepentingan di belakangnya,” katanya di Jakarta, Jumat (11/1).

Dengan pengelolaan BP Batam diserahkan kepada Pemda, kata dia, ini kemunduran. Harusnya, tegas dia, dimana Batam sebagai pintu gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi dibutuhkan pengelolaan yang profesional, bukan melemahkan.

“Sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia,” ujarnya.

Jika ini dipaksakan, lanjut Danang, akan membuat investor lari. BP Batam hanya diurus oleh daerah akan keteteran. Sebab, izin investasi ada BKPM, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian. Mereka harusnya dilibatkan.

“Kalau udah rancu seperti ini, investor bisa pada lari,” ucap dia.

Wakil Ketua Umum Kadin, Suryani S Motik melihat ada dua hal berbeda antara BP Batam dan Pemkot Batam. Menurut dia, peleburan ini ada kepentingan politik.

“(Pengelolaan) BP Batam itu profesional karena kepanjangan dari pusat. Sementara wali kota sendiri kan sifatnya lima tahunan. Jika diganti, maka arah kebijakannya akan ganti arah. Wali kota itu jabatan politis. Jadi setiap kebijakannya ada kepentingan politik di dalamnya,” tutur dia, kemarin.

Saat ini, menurut Dewi Motik, Batam sudah bagus. Investasi tumbuh menggeliat. Tahun 2017, investasi tumbuh di kisaran 2 persen, 2018 tumbuh di atas 4 persen.

“Jika Batam dikelola oleh wali kota yang open minded. Bagus dong. Tapi kalau gak profesional bisa jadi bencana,” tuturnya.

Terkait rencana peleburan ini, Anggota Komisi VI DPR-RI dinikai menabrak UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang melarang wali kota merangkap jabatan dan UU Nomor 53 Tahun 1999 yang dengan jelas membagi kewenangan dua lembaga tersebut.

“Agar tidak menabrak UU, sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR-RI membahas peleburan ini,” kata anggota dari Fraksi Partai Golkar ini, kemarin.(din/fin)

Rekomendasi Berita