oleh

Bola Panas Kasus Gunawan Jusuf

JAKARTA – Pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilayangkan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Gunawan Jusuf oleh Kejaksaan Agung berunjung penghentian penyidikan kasus tersebut atau SP3.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Dedy Prasetyo yang dikonfirmasi Fajar Indonesia Network (FIN) membenarkan penyidik Bareskrim Polri menghentikan penyidikan perkara kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Gunawan Jusuf setelah Kejaksaan Agung mengembalikan SPDP kasus tersebut ke penyidik Bareskrim.

“Iya betul sudah saya sampaikan kepada teman-teman media akan hal itu, katanya. Senin (14/1).

Dedi juga tidak menampik jika penghentian penyidikan kasus tersebut atas petunjuk kejaksaan. info yang saya dapat dari Wadir (wakil direktur) seperti itu hasil rapat, singkatnya.

Pernyataan ini menjadi aneh, pasalnya Kejaksaan Agung mengembalikan SPDP kasus tersebut disebabkan penyidik tidak mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung setelah 400 hari lebih pasca mengirimkan SPDP.

Dikonfirmasi soal hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan pengembalian SPDP dari Kejaksaan Agung ke penyidik Bareskrim dikarenakan penyidik tidak pernah melimbahkan berkas perkara.

“Hingga sudah 494 hari hari berkas perkara tahap I tak kunjunng dikirimkan penyidik Bareskrim ke Kejaksaan Agung, makannya kita keembalikan SPDPnya, tutupnya.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indoensia (MAKI), Boyamin Saiman menyanyangkan sikap penyidik Bareskrim yang terkesan terburu-buru menerbitkan SP3 atau menghentikan penyidikan kasus tersebut. “Semestinya Bareskrim tidak buru-buru memberikan SP3,” katanya kepada FIN.

Dia menyarankan agar penyidikan perkara ini menjadi terang bederang, pelapor perkara ini dapat melakukan upaya hukum gugatan praperadilan untuk mempertanyakan alasan penyidik menghentikan penyidikan kasus tersebut.

“Pelapor dan korban bisa ajukan praperadilan, JPU juga bisa mengajukan paperadilan berdasarkan pasal 80 KUHAP yang berhak ajukan praperadilan adalah penuntut dan pihak ketiga yang berkepentingan,” tutupnya.

Kejaksaan Agung angkat bicara soal pengembalian SPDP ke penyidik Bareskrim terkait kasus ini. Kronologis penegembalian SPDP tersebut ke penyidik Bareskrim Polri. Berdasarkan surat Nomor B-4776/E.4/Euh.1/112018 tanggal 21 November 2018 perihal pengembalian SPDP atas nama tersangka Gunawan Jusuf.

Dalam surat tersebut menjelaskan sehungan dengan pengiriman SPDP dari penyidik Bareskrim Polri Nomor B/172/XII/2016/Dittipideksus tanggal 1 Desember 2016 atas nama tersangka Gunawan Jusuf melanggar pasal 372 dan pasal 3 atau pasal 6 UU No 15 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaiman telah diubah dengan UU No 25 tahun 2003 dam pasa; 3 atau pasal 4 dan atau pasal 5 atau pasal 10 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau pasal 56 KUHP. SPDP diterima Jaksa Agung Muda Pidana Umum tanggal 13 Febuari 2017.

Menindaklanjuti SPDP itu, diterbitkan surat nomor : B-2310/E.4/Euh.1/6/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang permintaan perkembangan hasil penyidikan (P-17) ke penyidik Bareskrim Polri. Namun hingga saat ini sudah 494 hari hari berkas perkara tahap I tak kunjunbg dikirimkan penyidik Bareskrim ke Kejaksaan Agung.

Sehungan dengan hal tersebut, jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum menegmbalikan SPDP perkara tersebut ke penyidik Bareskrim guna memperoleh kepastian hukum dalam penanganan perkara atas nama Gunawan Jusuf.

Sebelumnya, Polri tengah menangani kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan pengusaha asal Singapura, Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf. setelah melakukan penyelidikan penyidik Bareskrim Polri meningkatkan ke tahap penyidikan setelah memiliki bukti kuat.

Selanjutnya penyidik mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Agung, namun berbulan-bulan penyidik tidak melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan Agung, Akhirnya SPDP dikembalikan kejaksaan ke Bareskrim Polri.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Silitonga pernsh mengatakan, pihaknya sudah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini ke Kejagung. Namun, SPDP yang dilayangkan Bareskrim ditolak oleh Kejaksaan Agung tanpa dijelaskan alasannya.

Dugaan penggelapan dan TPPU ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvestasikan dananya ke PT Makindo dengan direktur utama yakni Gunawan Jusuf. Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan dalam bentuk Time Deposit mencapai ratusan juta dolar AS. Namun, dana itu diduga digunakan untuk membeli pabrik gula melalui lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan tidak juga dikembalikan hingga kini. (lan/fin)

Rekomendasi Berita