oleh

BNPT Harus Raih Kepercayaan Publik

JAKARTA – Pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat menjalankan program dan melahirkan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang baik dan berkesinambungan yang dapat memunculkan legitimasi yang utuh kepada negara hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB, Syafruddin dalam acara Rapat Kerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).

“Kinerja BNPT harus diarahkan untuk meraih public trust dalam upaya penanggulangan terorisme. Menguatkan opini publik negara tidak pernah kalah dari terorisme,” kata Syaruddin.

Dia menjelaskan kontra terorisme yang dilakukan BNPT merupakan perang untuk merebut opini publik. Selain itu penegakan hukum harus mampu membuktikan teroris adalah musuh masyarakat yang harus diadili karena melanggar hukum Indonesia.

“Simbol negara era demokratisasi berupa penegakan hukum dengan meraih simpati publik,” ujarnya.

Dirinya menilai bilamana pelaku teror berhasil menebar ketakutan yang luas maka negara dianggap lemah dan tidak mampu mendapat legitimasi rakyat. Sehingga BNPT harus semakin diperkuat melalui kinerjanya agar dapat meraih kepercayaan dari masyarakat.

“Sebab saat ini ancaman terorisme sangat dinamis dan sedang bertranformasi. Landasan keamanan yang mantap akan menjadi pondasi yang kuat untuk berjalannya program ekonomi dan pembangunan,” paparnya.

Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di BNP, dirinya memaparkan perlu dilakukan akselerasi kinerja atau shifting komposisi pelaksana fungsional untuk menjamin secara teknis pemenuhan standar kinerja yang dibutuhkan organisasi.

“Mendukung hal tersebut maka peningkatan kinerja BNPT harus dibangun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP). Setiap instansi termasuk BNPT didorong mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggran yang digunakan,” harap Syafruddin.

Dengan demikian, dirinya menambahkan ada kejelasan parameter kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Selain itu dengan mengimplementasikan SAKIP akan mengurangi pemborosan anggaran. Akuntabilitas yang baik akan mendorong tata kelola pemerintahan lebih baik lagi,” terangnya
Sementara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto yang juga hadir dalam acara ini berbicara soal penanganan terorisme tidak dapat dilakukan hanya oleh BNPT atau satu instansi pemerintah, pasalnya terorisme merupakan tantangan negara.

“Artinya harus ada kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait untuk memerangi terorisme,” ujarnya.

Menurutnya, BNPT merupakan badan nasional yang mampu mengkoordinasikan seluruh potensi bangsa dalam melawan terorisme.

“Tidak mungkin BNPT bisa sendirian, sinergi itu penting, teroris tidak akan habis hanya akan membesar atau mengecil, jadi harus dibuat ke kecil mungkin,” jelasnya.

Selain itu, Wiranto juga menyinggung soal stabilitas keamanan dan politik dalam negara demokrasi. Menurutnya jika stabilitas kemanan dan politik tidak terjaga dalam negara demokrasi maka negara akan kacau.

“Stabilitas keamanan dan politik menjadi saling berkaitan yang seakan tidak dapat dipisahkan. Politiknya beres tapi keamanannya kacau, negara juga kacau, karena ada korelasinya, kemanan engga beres, politiknya tidak beres,” katanya.

Karenanya, kata Wiranto, stabilitas keamanan dan politik harus dipertahankan secara maksimal sesuai dengan tema yang diambil BNPT dalam acara ini yakni soal komitmen san semangat BNPT dalam meningkatkan penanggulangan terorisme guna mendukung peningkatan stabilitas politik dan kemanan nasional.

Sebelumnya, Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan dalam acara ini pihaknya mengundang dan menghadirkan berbagai Kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan kepada BNPT salama menjalankan tugas dan fungsinya. Acara ini bertujuan untuk melaksanakan program penanggulangan terorisme yang efektif dan efisien. Selain itu juga membangun komitmen setiap unit kerja mencapai target yang telah ditetapkan.

“Jadi kita kami undang untuk berikan pencerahan ke BNPT,” singkatnya.

Rapat Kerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja BNPT dihadiri oleh Menko Polhukam, Wiranto, Wakil Menkeu, Mardiasmo, dan juga Kepala BNPT. (lan/fin)

Rekomendasi Berita