oleh

BNN Mura Digugat

Insani, Kuasa Hukum David Haryono

“Apa yang sudah dilakukan aparat BNNP Sumsel dan BNN Kabupaten Mura cacat hukum, karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah melanggar Pasal 21 ayat (3) KUHAP….”

LINGGAU POS ONLINE, PALEMBANG – Upaya penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tidak selamanya berjalan mulus, bahkan kadang harus menghadapi tantangan. Seperti yang dialami Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan (Sumsel) dan BNN Kabupaten Musi Rawas (Mura).

Kedua lembaga ini digugat praperadilan oleh David Haryono yang merupakan kakak Yos Sudarso. Sebab, David Haryono menilai penangkapan terhadap adiknya, Jumat (11/5) di Lapas Narkotika Lubuklinggau, Desa Muara Beliti, Kabupaten Mura itu tak sesuai dengan syarat formil dan materiil penangkapan. Saat ini Yos Sudarso ditahan dalam sel tahanan di Kantor BNNP Sumsel di Palembang.

Gugatan praperadilan dilayangkan Insani dan Ardi Muthahir bertindak sebagai Kuasa Hukum David Haryono, warga Desa Sumber Rejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Mura.

“Hari ini (13/8) dijadwalkan sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang, itu berdasarkan rilis panggilan sidang yang kami terima,” terang Pengacara Insani kepada Linggau Pos, Minggu (12/8).

Menurut Insani, dilayangkannya gugatan terhadap lembaga pemberantasan narkoba itu, karena diduga ada pelanggaran hak asasi terhadap Yos Sudarso. Sebab, diduga tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 , Pasal 38, Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Insani memaparkan, 11 Mei 2018 adik kandung pemohon, David Haryono yakni Yos Sudarso telah ditangkap dan ditahan di sel BNNP Sumsel di Palembang. Karena dituduh telah terlibat dalam perkara pidana diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi.

Penangkapan itu hasil pengembangan perkara yang ditangani BNNP Sumsel, Jumat (9/8), yakni ditembak matinya dua orang kurir narkoba asal Aceh oleh BNNP Sumsel di pelabuhan Boom Baru Palembang. Ditambah penangkapan dua orang tersangka yang lainnya, inisial OJ dan FI di Hotel Alam Sutra, Kota Palembang yang diduga komplotan adik pemohon. Maka, adik pemohon ditetapkan selaku tersangka, karena disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ditangkap, terang Insani, adik pemohon sedang menjalani hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Lubuklinggau di Muara Beliti Kabupaten Mura.

Kemudian, lanjut Insani, saat dilakukan terhadap adik pemohon, diduga tidak terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas dan juga tidak disertai dengan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Selain itu penangkapan terhadap Yos Sudarso juga tanpa menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara dalam perkara apa yang disangkakan kepada diri tersangka.

BNN Mura maupun BNNP Sumsel juga tidak memberikan surat perintah penangkapan dan tembusan surat penangkapan juga tidak diserahkan kepada keluarga tersangka. Maka, menurut Insani, tindakan itu jelas melanggar Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Kemudian imbuhnya, Pasal 18 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”.

Dengan demikian, Insani menyimpulkan, perbuatan BNNP telah menyalahi KUHAP yaitu Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Bahkan, sejak adik pemohon ditangkap, sampai dengan permohonan praperadilan ini kami daftarkan di Pengadilan Negeri Kota Palembang, belum diterima surat tembusan itu.

“Maka, apa yang sudah dilakukan aparat BNNP Sumsel dan BNN Kabupaten Mura, cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah melanggar Pasal 21 ayat (3) KUHAP,” jelas Insani.

Karena di situ sudah dijelaskan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan tanpa adanya pendampingan dengan penasihat hukum, padahal pemohon telah memberikan surat kuasa khusus, sehingga tindakan penyidikan yang dilakukan termohon tidak sah, cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat (3) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap” dan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan, “Bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHAP hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan oleh karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukumnya”.

Bahkan, saat dilakukannya penangkapan adik pemohon terpaksa untuk mengakui telah terlibat melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba dan selaku orang yang mengatur peredaran Narkotika dari dalam Lapas. Sehubungan telah ditangkap dan ditembak mati dua kurir Narkoba asal Aceh oleh BNNP Sumsel yang ditangkap di Pelabuhan Boom Baru Palembang.

Selain itu, rumah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang di rumah adik pemohon, imbuhnya, di situ barang-barang yang disita, yakni buku haji atas nama Siti Holila, empat jam tangan Alexandre Christie, emas seberat 170 gram, satu laptop milik mahasiswa yang bernama Tata, satu unit mobil Nissan Juke Warna Hitam nomor polisi BG.1153 HO. a/n. Titik Sudarsih, satu unit motor Yamaha nomor polisi BG 4417 GA, satu unit Motor Honda nomor polisi BG 5657 GAA. a/n. David Haryono, satu unit motor merek X-Traid. Uang tunai sebesar Rp 45 juta, satu unit berangkas, satu ATM BRI a/n. Mira Karila, satu tablet anak sekolah dan piagam sekolah.

Menurut Insani, tindakan penggeledahan rumah di Lubuklinggau dan penyitaan barang-barang yang dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri dan tidak disertai dengan saksi-saksi dari Ketua Lingkungan setempat serta tidak dibuatkan Berita Acara (BA) dan turunannya tidak disampaikan kepada tersangka atau penghuni rumah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan mereka telah melanggar Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Sebab dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP ditegaskan, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat” .

Menurut Insani, penyitaan itu juga melanggar Pasal 30 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan penyidik Polri”. (01)

*** Tanggapan Kepala BNN Mura, Siap Hadiri Sidang

Kepala BNN Kabupaten Musi Rawas (Mura), Hendra Amoer saat dimintai tanggapan mengaku sudah siap untuk menghadiri sidang praperadilan perdana, Senin (13/8).

Sidang praperadilan itu menanggapi gugatan praperadilan yang dilayangkan Insani dan Ardi Muthahir, selaku kuasa hukum David Haryono yang merupakan kakak dari Yos Sudarso warga Desa Sumber Rejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Mura.

“Insya Allah, saya hadir langsung pada sidang tersebut,” terang Hendra Amoer, Minggu (12/8).

Menurutnya, semua orang memiliki hak untuk melayangkan praperadilan ketika merasa haknya ada yang dirugikan. Dan itu sah-sah saja. Menyikapi pihaknya yang digugat, ia mengaku siap untuk mengikuti kasus ini, sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Ya kita siap menjelaskan semuanya di pengadilan nanti, silakan Pengadilan Negeri yang memutuskan,” ungkap Hendra.

Yang pasti ia meyakini, pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada.

“Ya persoalan ada yang menggugat wajar, karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kita hanya memastikan, BNNK Mura sudah melaksanakan tugas sesuai aturan. Mengenai dipersoalkan, silakan Pengadilan Negeri yang memutuskan,” jelasnya. (13)

Rekomendasi Berita