oleh

BK Ingin Anggota DPRD Tingkatkan Kesadaran

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Lubuklinggau, Merizal mengapresiasi atas kehadiran anggota DPRD Kota Lubuklinggau dalam rapat paripurna istimewa tentang laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan (AMJ) Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018.

“Dalam rapat paripurna istimewa LKPJ AMJ yang tidak hadir hanya satu orang karena sakit. Artinya hampir seluruh anggota DPRD hadir,” katanya kepada Linggau Pos di gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (8/11).

Diakui Merizal bahwa sebelumnya sempat terjadi miskomunikasi saat rapat paripurna internal banyak anggota DPRD yang tidak hadir. Kondisi tersebut terjadi miskomunikasi karena rapat tersebut sifatnya dadakan sehingga ada beberapa anggota DPRD terlambat terima undangan.

“Setelah kita komunikasikan dengan seluruh ketua fraksi. Kita berikan masukan melalui ketua fraksi sehingga anggota DPRD hadir semua. Harapan kami setiap rapat paripurna anggota DPRD disiplin dan patuh. Harapan kita DPRD meningkatkan kesadarannya untuk mengikuti rapat-rapat di DPRD. Lembaga yang terhormat ini akan terhormat, kalau anggota DPRD yang menghormati,” harapnya.

Menurutnya, BK wajib mengingatkan anggota DPRD yang malas mengikuti rapat. “Kalau berdasarkan tata tertib (Tatib) DPRD Kota Lubuklinggau bahwa anggota DPRD tidak hadir dalam rapat paripurna enam kali berturut-turut akan tanpa keterangan, kita wajib memberi teguran. Teguran pertama secara lisan. Kalau tidak ditanggapi baru teguran secara tertulis, surat peringatan (SP) satu, dua hingga SP tiga. Peringatan disampaikan melalui ketua fraksi karena fraksi merupakan kepanjangtanganan partai politik (Parpol) adalah fraksi. Sehingga fraksi yang akan memberikan kepada anggota DPRD yang bersangkutan,” jelasnya.

Jika SP tidak juga diindahkan, tambahnya maka BK akan menyurati ketua Parpol. “Jika SP satu, dua dan SP tiga tidak ditanggapi maka maka BK dengan diketahui Ketua DPRD mengirimkan surat ke ketua partai politik (Parpol) juga melalui fraksi agar memberikan sanksi tegas terhadap kader mereka yang duduk di DPRD. Nanti partai yang akan memberikan sanksi kepada kader mereka yang melanggar Tatib. BK hanya merekomendasikan saja,” jelasnya. (08)

Komentar

Rekomendasi Berita