oleh

Bidang Kelistrikan Pemerintah Kucurkan Rp8 Miliar

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Lubuklinggau, khususnya dibawah kepemimpinan H SN Prana Putra Sohe dan H Sulaiman Kohar terus mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti air bersih dan kelistrikan, untuk kelistrikan tahun 2018 Pemkot Lubuklinggau sudah mengucurkan dana lebih kurang Rp8 miliar.

Sedangkan tahun-tahun sebelumnya sudah puluhan miliar yang dikeluarkan Pemkot Lubuklinggau untuk bidang ini, guna menunjang PT PLN Rayon Lubuklinggau dalam mendistribusikan listrik ke masyarakat. Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menyayangkan langkah PT PLN Rayon Lubuklinggau yang melakukan pemutusan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan alasan adanya tunggakan pembayaran PJU.

Menurut Nanan sapaan akrab orang nomor satu di lingkungan Pemkot Lubuklinggau ini, sebelumnya sudah ada pembahasan antara Pemkot Lubuklinggau dengan PT PLN Area Lahat dan PT PLN Rayon Lubuklinggau.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot Lubuklinggau kooperatif, dan sudah ada kesepakatan pembayaran.

Ada beberapa luapan kemarahan yang juga menguak fakta tentang PLN Cabang Lahat Rayon Lubuklinggau yang selama ini jarang diketahui publik.

Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe

Pertama, Pemkot Lubuklinggau selama ini telah memberikan fasilitas infrastruktur mencapai Rp2-3 miliar per tahun, kemudian Pemeliharaan jaringan Listrik, serta harus membayar lampu jalan Rp8,5 miliar, sementara Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang disetor PLN hanya Rp 13 miliar.

Kedua, tidak adanya transparansi mengenai PPJ mulai dari jumlah pelanggan hingga besaran pajak setiap pelanggan yang dibayarkan ke PLN. Karena PLN hanya menyetor secara global ke Rekening Kas Daerah (Kasda).

Ketiga, selama ini PLN Cabang Lahat Rayon Lubuklinggau tidak memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat Lubuklinggau khususnya.

Keempat, tidak adanya meteran/penghitung biaya yang harus dibayar Pemkot untuk lampu jalan. Sehingga diduga biaya yang dikenakan tidak sesuai dengan pemakaian.

Kelima, tiang listrik PLN di Jalan Lingkar Utara harus dibongkar/dipindahkan karena melanggar Daerah Milik Jalan (DMJ) 40 meter.

Keenam, pembangunan Gardu Induk Petanang harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Manager PT PLN Rayon Lubuklinggau, M Rizal Alvian saat menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan kronologi pemutusan PJU di Kota Lubuklinggau dalam Rapat Koordinasi di Gedung Kesenian Sebiduk Semare, Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I.

Ketujuh, Pemkot telah mengeluarkan dana sebesar Rp5 miliar untuk pembayaran penerangan jalan kepada PLN. Pemkot juga telah mengeluarkan dana lebih kurang Rp8 miliar untuk membangun infrastruktur kelistrikan di Kota Lubuklinggau. Hal ini sangat membantu PLN dalam menyediakan arus listrik kepada pelanggannya di Kota Lubuklinggau.

“Kalau mau hitung-hitungan kembali, tolong tiang listrik yang ada di lingkar utara dibongkar dan dipindahkan, jangan terlalu mepet dengan jalan nanti dianggap warga batas DMJ. Tolong bagian Hukum surati PLN, DMJ-nya harus 40 meter dari as jalan. Termasuk juga Gardu Induk terapkan DMJ dan wajibkan IMB karena membangun harus ada IMB,” papar Nanan.

Nanan berharap setiap persoalan sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pemutusan, agar tidak ada yang memanfaatkan situasi tersebut.

“Pemkot setiap tahunnya sudah banyak memberikan kontribusi membangun fasilitas kelistrikan dan lainnya,” tambahnya.

Nanan juga menyindir bahwa jika mau hitung-hitungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) saja hutang sama Pemkot Rp23 miliar, pusat Rp36 miliar, tetapi tidak ribut-ribut.

“Sedangkan PLN baru ada tunggakan sebentar dan Pemkot sudah ada komitmen untuk melakukan pembayaran sudah melakukan pemutusan listrik PJU dengan action ajak wartawan saat pemutusan,” sindirnya.

Lanjut Walikota, berkenaan dengan persoalan pajak dirinya mengingatkan apa yang dikelola pemerintah adalah uangnya rakyat tidak hanya di PLN, pelanggan restoran saja dikenakan pajak PPn-nya yang langsung dibayar oleh konsumen.

Peserta Rapat Koordinasi di Gedung Kesenian Sebiduk Semare, Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I.

Bagaimana dengan Pemkot yang memberikan fasilitas infrastruktur tetapi dikenakan Rp13 miliar dan masih diminta lagi oleh PLN kepada Pemkot Rp8,5 miliar,” tanya Nanan.

Solusi kedepan ia berharap PLN memasang meteran  pada PJU tersebut. Hal ini Nanan sampaikan pada Kabid PSU DPU Perkim, Misno untuk disampaikan kembali kepada pihak PLN.

“Tidak asal tembak saja angkanya, kalau seperti ini tidak jelas,” saran Walikota.

Tak hanya itu dijelaskan Walikota, PPJ termasuk komponen pajak daerah dan merupakan sumber PAD. PPJ juga merupakan target PAD, yang dituangkan ke dalam APBD Kota Lubuklinggau sebagai sumber pendapatan. Pengelolaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Lubuklinggau, di mana untuk target PAD melalui PPJ  pada tahun 2018 adalah sebesar Rp16 miliar yang telah terealisasi sebesar Rp13 miliar.

Ini adalah bentuk pemenuhan kewajiban Pemkot Lubuklinggau akan penyediaan infrastruktur kelistrikan kepada seluruh masyarakat. Semestinya jika dilihat secara total dana yang telah dikeluarkan Pemkot khusus untuk sektor kelistrikan melalui sumber dana pendapatan PPJ pada tahun anggaran 2018 sudah sebesar Rp13 miliar.

Polemik tentang tunggakan PJU ini sebenarnya telah mencapai titik temu dengan PLN Lubuklinggau dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Saat ini lampu jalan sudah kembali terang dan dapat menerangi pengguna jalan. Belanja yang telah dikeluarkan Pemkot Lubuklinggau telah sesuai dengan realisasi pendapatan PPJ.

Pemkot Lubuklinggau juga menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya tunggakan kepada pihak PLN disebabkan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemkot Lubuklinggau mengalami keterlambatan, pemerintah pusat sampai saat ini, belum melakukan transfer dana untuk Triwulan IV tahun 2017 dan Triwulan IV tahun 2018.

Keterlambatan transfer setiap triwulannya sebesar Rp36 miliar inilah yang memengaruhi belanja APBD Kota Lubuklinggau, di mana di dalamnya termasuk kewajiban Pemkot untuk membayar PJU kepada PLN.

Disamping itu Pemkot Lubuklinggau sangat berterima kasih terhadap kritikan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mengawasi kinerja Pemkot Lubuklinggau untuk bekerja lebih baik dan bertanggung jawab.

Namun perlu juga diperhatikan adalah validitas  informasi yang berkembang tidak kredibel menggiring opini masyarakat ke arah yang negatif. Sedangkan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang sudah dilakukan Pemkot sebenarnya sangat menguntungkan pihak PLN dan akan menambah pelanggan PLN itu sendiri, disampaikan H SN Prana Putra Sohe lebih jauh. (nia)

Rekomendasi Berita