oleh

Biaya Haji 2020 Rp35,2 Juta

LINGGAU POS ONLINE- Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020 Rp35.235.602. Dengan usulan tersebut, biaya haji selama dua tahun terakhir tak mengalami perubahan.

Menteri Agama RI, Fachrul Razi mengusulkan rata-rata besaran biaya haji yang dibebankan kepada jemaah tahun depan, sama dengan 1440 Hijriah/2019 Masehi.

Usulan BPIH 2019 sebesar Rp35.235.602 tersebut, disampaikannya dalam rapat pembentukan Panitia Kerja (Panja), BPIH bersama Komisi VIII DPR.

“Pemerintah mengusulkan, biaya yang dikenal dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ini rata-rata sebesar Rp35.235.602,” kata Fachrul.

Fachrul merinci, dari angka usulan itu diantaranya ongkos pesawat pulang pergi Arab-Saudi sebesar Rp28 juta. Biaya tersebut, lebih kecil dibanding tahun lalu yang ditetapkan sebesar Rp29 juta.

“Untuk uang saku atau living cost yang diberikan kepada jemaah diusulkan sebesar Rp5.680.005, atau tidak mengalami perubahan dibanding haji 2019,” jelasnya.

Mengenai biaya visa sebesar Rp1.136.000. Meski demikian, Fachrul sempat meminta Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia untuk menghapus kebijakan tersebut.

“Mudah-mudahan nanti pada saat kami ketemu di Saudi Arabia, itu bisa direalisasi. Kalau bisa, berarti biaya (visa) ini akan hilang,” ungkapnya.

Fachrul juga menerangkan untuk biaya pembuatan visa progresif atau visa untuk jemaah yang sudah melakukan ibadah haji lebih dari satu kali, akan dikenakan biaya sebesar 2.000 riyal Saudi atau sekitar Rp6 juta.

“Pemerintah juga mengusulkan pengeluaran nilai manfaat sebesar Rp8,06 triliun untuk optimalisasi BPIH Rp37.923.162 per jemaah,” imbuhnya.

Meskipun biaya perjalanan ibadah haji tidak naik, lanjut Fachrul, pemerintah berusaha meningkatkan layanan haji tahun depan. Ada beberapa inovasi yang akan dilakukan Kemenag untuk meningkatkan layanan haji di Indonesia, diantaranya pemberian makan di Makkah dari semula 40 kali menjadi 50 kali.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan katering kepada jemaah haji, khususnya di Makkah, perlu penambahan volume makan dari semula 40 kali menjadi 50 kali makan,” katanya.

Fachrul mengatakan bahwa usulan ini berdasarkan masukan dari para jemaah yang mengeluhkan kesulitan mereka untuk memperoleh makanan pada masa menjelang masa puncak wukuf di Arafah.

“Mereka kesulitan pada masa itu. Padahal mereka harus bersiap untuk masa puncak. Jadi kita coba cari solusinya bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, pada musim haji 1440 Hijriah/2019 Masehi, pemberian katering di Makkah terpaksa dihentikan selama tiga hari sebelum dan dua hari setelah masa puncak Armuzna (Arafah Muzdalifah dan Mina). Penghentian ini dilakukan karena pada masa itu, jalanan di Kota Makkah ditutup untuk seluruh moda transportasi.

“Untuk tahun ini, kita akan coba dengan memberikan makanan siap saji pada masa lima hari itu. Ini untuk menyiasati keterbatasan transportasi untuk mengantar makanan tadi,” jelas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali.

Selain penambahan volume katering di Makkah, akan dilakukan penguatan pengawasan layanan katering.

“Seperti pemanfaatan juru masak Indonesia di Arab Saudi, penggunaan bumbu masak dari Indonesia serta mengutamakan penggunaan bahan baku makanan produksi dari Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR , Yandri Susanto mengatakan usulan-usulan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Panja BPIH pada rapat berikutnya.

“Sementara untuk dana perjalanan haji sebesar Rp35 juta. Selanjutnya kita akan bacakan anggota panja biaya penyelenggaraan haji dari komisi VIII,” kata Yandri.

Kuota Haji Mura 152 Orang

Kepala Kemenag Musi Rawas (Mura), Hermadi melalui Kasi Haji, Asror didampingi M Risyadi Wazier mengatakan kuota ibadah haji untuk 2020 lebih kurang ada 152 orang, sedangkan kuota untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sejumlah 6.600 orang untuk 17 kabupaten/kota.

“Pada 2019 kita memberangkatkan 189 orang, yang melangsungkan ibadah haji,” kata M Risyadi Wazier di ruang pelayanan haji Kemenag Mura, Selasa (3/12).

Ia menjelaskan, kuota tersebut belum final artinya bisa bertambah dan bisa juga berkurang, sesuai dengan kebijakan kedepan.

“Saat ini sudah 3.400 orang yang masuk ruang tunggu pelaksanaan ibadah haji, mulai 2020 hingga 2036,” jelasnya.

Artinya, untuk masyarakat yang mendaftar di 2019 ini, dipastikan masuk ruang tunggu di 2036. Kemudian, biaya untuk ibadah haji lebih kurang Rp34 juta. Namun, nominal ini bisa bertambah dan berkurang, mengikuti kurs dolar.

“Hal ini juga berlaku untuk yang berangkat ibadah haji di 2020. Pengurusan visa saat ini sudah di Palembang tidak lagi di Jakarta,” ujarnya.

Penyetoran untuk masuk ruang tunggu pelaksanaan ibadah haji, minimal menyetor Rp25 juta per orang. Namun, ada kebijakan untuk yang sudah masuk ruang tunggu. Mereka diperkenankan untuk mengajak anak, dan istri ketika akan berangkat melaksanakan ibadah haji.

“Misalnya, istrinya sudah masuk ruang tunggu tahun 2036 nanti, dan pada tahun 2030 suami dan anaknya mau melaksanakan ibadah haji, mereka bisa ikut berangkat pada 2036 itu. Tapi, jumlahnya terbatas,” ungkapnya.

Sementara Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) H Ihsan Baidjuri juga belum tahu mengenai dana haji.

“Kalau mengenai dana haji seperti biaya transpor dan segala macam lainnya biasa di Bagian Kesra yang tahu,” katanya.

Mengenai kuota haji, Ihsan mengatakan untuk tahun ini diperkirakan kuota haji di Kabupaten Muratara lebih kurang 80 orang.

“Tapi 80 ini belum pasti, karena belum termasuk penambahan kuota haji jika ada nantinya. Dan mengenai peniadaan biaya visa, itu domainnya Kanwil,” tutupnya.

Laporan Fajar Indonesian Network/Aan Sangkutiar/Qory Musdalifah

Rekomendasi Berita