oleh

Berikan Rasa Aman Kepada Masyarakat

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan pendataan awal  Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)  di Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan ini bertempat di ruang Op Room Pemkab Musi Rawas, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Rabu (7/3).

Sosialisasi Perpres No. 88 Tahun 2017 dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Politik dan Hukum, Amra Muslimin yang diikuti seluruh Kecamatan, dan Kades, serta OPD lainnya.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Politik dan Hukum, Amra Muslimin menyampaikan pesan dari Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan mengatakan, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka pelaksanaan nawacita program pemerintah.

“Negara melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Pemerintah selalu hadir, dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan tepercaya serta membangun dari dalam sampai ke dalamnya,” ungkapnya.

Nawacita tersebut, selaras dengan agenda prioritas, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dengan mendukung Indonesia Sejahtera.

“Melalui Reformasi Pertahanan dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta HA. Hal tersebut diwujudkan melalui arah kebijakan RPJMN 2015-2019, melalui reforma agraria dengan redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya

Salah satu target nasional redistribusi tanah, melalui pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare.

“Pemkab Musi Rawas, mendukung upaya mempercepat reforma agraria dengan memberikan akses kepada masyarakat, dalam mengelola sumber daya hutan dan memberikan hak kepemilikan kepada petani kecil,” terangnya

Lanjutnya, berkaitan dengan isu konflik penguasaan atau pengelolaan lahan, kawasan hutan yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Saat ini adalah masih belum selaras atau tidak sealan antara pengakuan masyarakat atau legitimasi.

“Keberadaan kawasan hutan dengan legalitas, peta kawasan hutan yang berlaku pada saat ini dari pemerintah. Dengan fakta bahwa, sebagian besar masyarakat banyak mengelola areal yang statusnya berdasarkan peta kehutanan, yang berada dalam kawasan hutan dalam jangka waktu yang cukup lama atau di atas 20 tahun lebih,” ujarnya.

Tentu saja perbedaan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah, khususnya kehutanan. Lambat laun, akan berpotensi menjadi konflik yang akan merugikan tatanan pemerintah.

“Oleh karena itu, harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya, melalui Perpres No. 88 Tahun 2017 ini. Tentang penyelesaian penguasaan tanah,” tuturnya

Ia berharap, dengan adanya sosialisasi ini. PR-PR yang ada di Kabupaten Musi Rawas yang belum terselesai, kedepannya dapat terselesaikan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pematapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Manipas Suber, mengatakan, acara ini bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang nantinya, dapat mendukung terwujudnya program Reforma Agraria di Indonesia.

“Selain itu, Perpres No. 88 Tahun 2017 ini, merupakan wujud komitmen Pemerintah, dalam memberikan pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan,” ungkapnya. (04)

Rekomendasi Berita