oleh

Bentuk Tim Verifikasi, Selesaikan Masalah Plasma Sawit dengan PT PPA

LINGGAUPOS.CO.ID – Puluhan warga Desa Prabumulih I, Kecamatan Muara Lakitan unjuk rasa  di depan Kantor Bupati Musi Rawas (Mura), Selasa (7/1/2020). Mereka bersama Front Perlawanan Rakyat Reformasi Republik Indonesia (FPRRRI) Mura diketuai Untung Suropatih dan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Sumatera Selatan (Sumsel).

Dalam Aksi Damai tersebut, Desa Prabumulih I meminta Bupati Mura H Hendra Gunawan segera menyelesaikan permasalahan plasma sawit dengan PT Pratama Palm Abadi (PPA).

Pendemo ditemui Sekda Mura EC Priskodesi, dan pihak perusahaan PT PPA yang dipimpin langsung Senior Manager Suroso dan anggotanya bersama Kuasa Hukum  Sudirman.

Ketua Lembaga KPK Sumsel, Ali Muap mengatakan pihaknya menuntut segera akad kredit kebun plasma yang sudah disahkan dan di-SK-kan oleh Bupati Mura dan segera selesaikan permasalahan lahan yang bermasalah dan tindak lanjuti hasil tim verifikasi tingkat Kecamatan Muara Lakitan.

Sesuai mediasi Sekda Mura EC Priskodesi mengatakan pihaknya akan membentuk tim verifikasi gabungan, yang terdiri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau, Kapolres Mura, TNI, BPN, Anggota DPR dari Komisi I dan Komisi II DPRD Mura,  Kabag Hukum, Tapem, Dinas Perkebunan, Koperasi Karya Sejahtera, Kades Prabumulih I, Camat Muara Lakitan dan masyarakat yang nantinya segera di SK langsung oleh Bupati.  Tim tersebut akan turun ke lokasi lahan plasma.

Selain itu sebelum permasalahan selesai kegiatan PT PPA akan dihentikan sementara sebelum ada penyelesaian masyarakat dengan PT PPA.

Sementara Senior Manager PT PPA, Suroso mengatakan masalah ini sudah berlarut-larut.

“Kalau yang merasa punya hak atas lahan tersebut silakan tegak di tempat masing-masing yang disaksikan tim verifikasi, maka akan ketahuan siapa yang punya hak milik,” jelasnya.

Menurutnya, apabila perusahaan sudah ada tanaman di sana, biasanya lahan  perusahaan tersebut pasti sudah ada sejarahnya entah lahan penyerahan ataupun lahan ganti rugi.

“Takutnya nanti ada kemungkinan oknum yang nakal baik pihak perusahaan maupun warga-warga, pasti ada biasanya karena perusahaan bukan orang lokal. Yang terjadi di sini adalah ada penyerahan yang tidak lewat perusahaan tapi mereka dituntut bahwa itu lahan penyerahan dengan dokumen ganti rugi,” imbuhnya.

Pintanya, sehingga saya selaku pihak perusahaan mendukung adanya tim verifikasi agar masalah ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut.(*)

Rekomendasi Berita