oleh

BEM Tolak Undangan Jokowi, Minta Pertemuan Terbuka dan Disiarkan Televisi

LINGGAU POS ONLINE – Presiden Joko Widodo batal bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Batalnya pertemuan karena mahasiswa ingin agar dialog itu digelar secara terbuka dan disaksikan langsung oleh publik melalui televisi nasional.

Mensesneg Pratikno tidak menjelaskan detil alasan batalnya pertemuan itu. Sebelumnya, Jokowi mengaku akan bertemu dengan mahasiswa pada Jumat (27/9/2019. “Namanya merencanakan bisa saja tertunda, jadi belum terjadwal,” kata Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meminta agar pertemuan dilaksanakan secara terbuka. Selain itu, juga dapat disaksikan langsung oleh publik melalui televisi nasional. Selain itu, BEM SI juga meminta Presiden Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam “Maklumat Tuntaskan Reformasi” secara tegas dan tuntas.

Kedua permintaan itu diputuskan karena pengalaman pertemuan dengan Presiden Jokowi pada 2015 lalu. Saat itu, BEM SI melakukan pertemuan di ruang tertutup dan hasilnya gerakan mahasiswa terpecah. “Kami belajar dari proses ini. Sehingga mahasiswa tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik. Sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Dia menegaskan tuntutan mahasiswa telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media. Sejatinya, lanjut dia, yang dibutuhkan bukan sebuah pertemuan penuh negosiasi. Melainkan sikap tegas Presiden atas tuntutan mahasiswa. “Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan. Tujuan kami adalah Presiden memenuhi tuntutan mahasiwa,” papar Nurdiyansyah.

Hal senada juga disampaikan Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Thierry Ramadhan. Dia enggan menghadiri undangan Jokowi dalam rangka berdialog mengenai permasalahan yang dituntut dalam demonstrasi. “Kami BEM se-Univeritas Indonesia memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut dan tetap menuntut pemerintah serta DPR untuk menyelesaikan Maklumat Tuntaskan Reformasi,” ujar Ramadhan.

BEM Se-UI menyayangkan undangan terbuka yang hanya ditujukan kepada mahasiswa. Tetapi tidak mengundang elemen masyarakat terdampak lainnya. Padahal Gerakan Reformasi Dikorupsi merupakan gerakan yang dilakukan seluruh elemen masyarakat. Ada delapan poin penolakan mahasiswa atas undangan Jokowi ke Istana Merdeka.

Terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu justru mengklaim bertemu 70 anggota BEM dari berbagai kampus pada Kamis (26/9/2019) malam. Padahal, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) menolak undangan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Ryamizard menjelaskan, pertemuannya dengan 70 anggota BEM untuk berdiskusi terkait demonstrasi menolak RUU kontroversial. Namun, Ryamizard tidak merinci lokasi pertemuan. Termasuk mahasiswa dari universitas mana yang diajak bertemu. Mantan KSAD itu menyebut BEM Universitas Indonesia (UI) tidak ikut dalam diskusi tersebut.

“Setiap warga negara berhak berunjuk rasa jika tuntutannya baik. Demo boleh karena dijamin UU. Hanya demonstrasi jangan berujung rusuh. Sebab, akan merugikan banyak orang. Ini negara demokrasi. Mau unjuk rasa boleh. Tetapi ingat, ada rambu-rambu juga yang harus dipatuhi,” tegas Ryamizard.

8 Poin Penolakan Mahasiswa Atas Undangan Jokowi

1. Tuntutan BEM se-UI dalam demonstrasi yang terjadi beberapa hari sudah jelas. Yaitu menegakkan demokrasi dan menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Demonstrasi adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan pemerintah atas segala permasalahan yang terjadi. Di antaranya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, pengesahan RUU yang bermasalah, represifitas aparat di beberapa daerah, serta masalah lain yang mengancam demokrasi dan pelemahan upaya pemberantasan korupsi.

3. Demonstrasi dengan tuntutan yang disusun dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi merupakan gerakan yang bergejolak secara organik. Karena luapan kekecewaan masyarakat yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia.

4. BEM Se-UI mengecam keras segala bentuk tindakan represif dan intimidatif oleh aparat terhadap para demonstran di berbagai daerah.

5. BEM se-UI juga mengecam segala bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para aktivis.

6. Menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan dan dua orang mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

7. Menuntut Presiden menindaklanjuti secara tegas segala bentuk tindakan represif yang telah dilakukan oleh aparat kepada seluruh massa aksi serta menuntut Presiden segera membebaskan aktivis yang dikriminalisasi.

8. Dampak yang dirasakan oleh pengesahan revisi UU KPK serta Rancangan KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba), kebakaran hutan, segala bentuk tindakan represif dan intimidatif oleh aparat, kriminalisasi aktivis, dan masalah lain yang mengancam demokrasi dan pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini tidak hanya berdampak bagi mahasiswa, namun juga masyarakat secara luas.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network

Rekomendasi Berita