oleh

Belum Miliki Dewan Pengupah

LINGGAU POS ONLINE- Belum dibentuknya Dewan Pengupahan, membuat Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Musi Rawas Utara (Muratara) masih mengacu pada Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal itu seperti Disampaikan Kabid HI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muratara, Feri Aprianto saat dibincangi terkait UMK di Kabupaten Muratara. Saat ini diakui Feri, pihaknya masih menunggu ketetapan Upah Minimum Sektoral (UMS), sedangkan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel tahun 2020 sudah ditetapkan sebesar Rp3.043.111.

Sebenarnya dijelaskan Feri UMK, UMP dengan UMS sama, hanya saja karena Kabupaten Muratara belum memiliki Dewan Pengupahan maka standar upah Kabupaten Muratara masih mengacu dengan UMS, yang secara rinci berdasarkan sektor-sektor perusahaan yang ada sebagai indikatornya.

Untuk saat ini baru UMP yang sudah ditetapkan, sedangkan UMS pihaknya masih menggu sesuai sektor-sektor yang ada. Untuk Gaji Pokok (Gapok) biasanya tidak jauh berbeda dengan UMP. Seperti tahun 2019 UMP sebesar Rp2.804.453 sedangkan UMS dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuhan dan perikanan Rp2.820.000.

Sektor pertambangan dan penggalian Rp3.000.000. Sektor industri pengelolaan Rp2.940.000. Sektor Listrik, Gas dan Air Rp3.080.000. Sektor bangunan Rp3.200.000. Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel Rp2.900.000. Sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi Rp3.200.000. Sektor keuangan, Asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan Rp2.975.00, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan Rp2.920.000. Jelasnya.

Kepala Disnakertrans Muratara, Abdurahman Wahid menambahkan, standar upah setiap tahunnya pasti mengalami kenaikan. Dengan adanya aturan standar pengupahan, baik pemerintah maupun pemberi kerja diminta berikan upah sesuai UMP dan UMK.

Laporan Fahmilan Jadidi

Rekomendasi Berita