oleh

Belum Ada Figur Penantang Petahana

MUSI RAWAS – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Musi Rawas (Mura) akan digelar 2020, namun belum muncul nama-nama baru yang bakal mencalon Kepala Daerah untuk menantang petahana.

Pengamat politik, Eka Rahman menilai Pilkada di Kabupaten Mura, bukan berdasarkan hasil Pemilu 2019, dimana ada Partai Politik (Parpol) sudah memenuhi kuota minimal 20 persen kursi DPRD sebagai syarat mengusung bakal calon atau delapan kursi di DPRD Mura.

“Tetapi sampai hari ini, kecuali petahana Ir H Hendra Gunawan (H2G), belum ada figur kuat (strong figure) yang mendeklarasikan diri untuk berkompetisi dengan mantan Wabup tersebut,” katanya kepada Linggau Pos, Kamis (11/7).

Bahkan, beberapa figur baru yang muncul, justru targetnya memosisikan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati untuk mendampingi H2G. Jadi manuver-manuver yang dilakukan pun, masih berkutat untuk menciptakan bargaining power dengan petahana.

Seperti diketahui, perolehan kursi Parpol di Pemilu 2019 di Mura, PDIP dengan 8 kursi, Golkar 7 kursi, NasDem 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PKS 4 kursi, PAN 4 kursi, Demokrat 3 kursi, PKB 3 kursi, PBB 1 kursi, dan Hanura 1 kursi.

Memang, Idealnya penantang petahana muncul dari PDIP, Golkar, atau Gerindra yang memperoleh kursi cukup signifikan dalam pemilu 2019.

“Mungkin faktor dekatnya tahapan Pileg 2019 dengan Pilkada Mura 2020, menjadi salah satu faktor yang membuat legislator enggan maju. Karena energi dan sumber daya Parpol terkuras pada Pileg 2019 dan tidak cukup waktu untuk recovery,” katanya.

Diakui Eka, masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk menunggu munculnya figur kuat yang mampu mengimbangi petahana. Karena bagaimanapun melawan petahana yang selalu diuntungkan oleh regulasi, atas akses pada berbagai sumber daya daerah.

Hal ini harus dilakukan oleh bakal calon setidaknya punya potensi popularitas dan elektabilitas yang signifikan.

“Jika tidak, saya khawatir Parpol-Parpol hanya akan mengusung calon yang mampu ‘membeli perahu’ namun memiliki peluang yang kecil untuk memenangkan kontestasi,” jelasnya.

Pada sisi lain, melihat basis jaringan dukungan petahana yang berasal dari daerah yang potensi pemilih di bawah 50 ribu.

Tentu figur-figur tokoh Musi, Beliti dan sekitarnya yang memiliki lebih dari 100 ribu pemilih atau tokoh Jawa pada daerah-daerah yang lebih dari 80 ribu pemilih harus memanfaatkan keuntungan Demografi Politik itu sebagai ‘suatu peluang atau keuntungan’.

“Saya pikir, kita harus bersabar beberapa bulan ke depan untuk melihat ke arah mana konfigurasi politik Mura menjelang Pilkada akan terbentuk. Mudah-mudahan apa yang terjadi adalah terbaik untuk kemajuan daerah,” harapnya.

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mura, Yudi Fratama menegaskan terkait persiapan Pilkada 2020 mendatang, PDIP Mura masih menunggu petunjuk dan keputusan dari DPP.

Yudi yang juga Ketua DPRD Mura ini, mengatakan pada prinsipnya kader PDIP sebagai kader partai akan menyetujui apapun keputusan DPP, terkait siapapun yang akan dicalonkan terkait Pilkada 2020.

Begitupun mengenai koalisi, apakah tidak akan berkoalisi karena hanya PDIP yang bisa mengusung tanpa berkoalisi, atau akan berkoalisi dengan partai lain, semua keputusan ada di DPP.

“Sampai dengan detik ini, kita kader belum tahu siapa yang dipersiapkan DPP untuk menjadi kepala daerah, bisa jadi calon eksternal bisa jadi dari internal partai, yang tidak hanya di fraksi bisa juga di luar fraksi dan bisa memenuhi syarat sebagai kader,” ungkapnya.

Selain itu sebagai kader Yudi melanjutkan, yang terpenting adalah loyalitas.

“Artinya, kita sebagai kader harus siap ketika ditunjuk atau tidak ditunjuk nantinya. Kalau tidak siap, ya artinya tidak loyal,” tegasnya.

Jelang Pilkada, ia pun berpesan untuk kader PDIP agar sama-sama bersabar menunggu petunjuk dari DPP.

“Dan sebagai kader, harus mempersiapkan diri karena ini pesta besar dan agenda besar,” tegasnya kembali.

Sementara Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Mura, Suwarti saat dibincangi juga menegaskan kalau pihaknya belum mendapat petunjuk teknis dari DPP mengenai Pilkada serentak 2020.

“Ya jadi belum bisa banyak berkomentar. Nanti, tunggu tahapannya dimulai,” tegas Suwarti.

Namun dijelaskan Wabup Kabupaten Mura ini, untuk sistem semuanya sama seperti partai lainnya.

“Ya akan dibuka pendaftaran, siapapun bisa mendaftar baik kader maupun di luar kader asalkan siap dan memenuhi syarat,” lanjutnya.

Ketua DPD PAN Kabupaten Mura, Wahyu Sumadi, juga mengatakan kalau pihaknya belum menerima petunjuk, terkait mekanisme pencalonan kepala daerah.

Tapi ia menjelaskan, kader-kader PAN banyak yang siap tarung di Pilkada Mura yang akan dilakukan pada 23 September 2020 mendatang.

“Insya Allah kita siap tarung, dan memang banyak kader,” katanya.

Memang, PAN tidak bisa berdiri sendiri dalam pencalonan mendatang, karena partai besutan H Zulkifli Hasan ini hanya dapat 4 kursi di parlemen. Sementara, syarat pencalonan berdasarkan Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pilkada, syarat pencalonan minimal diusung Parpol yang dapat 20 persen kursi di parlemen.

Jadi, karena jumlah anggota dewan di Kabupaten Mura sejumlah 40 orang, maka PAN butuh 4 kursi lagi untuk melakukan pengusungan.

“Kita siap berkoalisi dengan Parpol manapun, termasuk membangun komunikasi,” jelasnya.(aku/rfm)

Rekomendasi Berita