oleh

Bea Meterai Diusulkan Jadi Rp10.000

LINGGAU POS ONLINE – Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) bea meterai kepada DPR RI. Dalam rancangan tersebut, diajukan perubahan tarif bea meterai menjadi Rp10.000.

“Kami mengusulkan di dalam RUU ini penyederhanaan tarif bea meterai hanya menjadi satu tarif saja yang tetap yaitu menjadi Rp10.000,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (3/7).

Peningkatan tarif ini juga sebagai penyederhanaan tarif bea meterai yakni menjadi satu tarif yang sebelumnya ada dua tarif, Rp3.000 dan Rp6.000.

Bea meterai ditetapkan sejak tahun 1985. Pada tahun 1985, tarif bea meterai sebesar Rp500 dan Rp1.000. Sesuai UU yang berlaku, maksimal peningkatan tarifnya sebatas 6 kali lipat dari tarif awal.

“Sebagaimana yang diketahui Pasal 3 UU Bea Meterai Tahun 1985, mengatur peningkatan tarif bea meterai maksimal hanya 6 kali dari tarif awal pada tahun 1985 yaitu Rp1.000 dan Rp500,” jelas Sri Mulyani.

Pada tahun 2.000, tarif bea meterai dimaksimalkan menjadi Rp3.000 dan Rp6.000. Hingga saat ini, ada kenaikan tarif bea meterai karena sudah mencapai tarif maksimal dari ketetapan UU Tahun 1985 tentang bea meterai.

“Penetapan tarif tertinggi bea meterai ditetapkan pada tahun 2.000 yaitu menjadi Rp6.000 dan Rp3.000. Dan tidak dapat ditingkatkan lagi karena batasan undang-undang,” paparnya.

Padahal, pendapatan domestik bruto (pdb) per kapita sudah naik hampir 8 kali lipat sejak negara menerapkan tarif bea tertinggi pada tahun 2000 itu. Pada tahun 2000, pdb per kapita Rp6.700.000, sedangkan pdb per kapita tahun 2017 yakni Rp51,9 juta.

“Dalam kurun waktu 17 tahun, pdb per kapita Indonesia telah meningkat hampir 8 kali lipat. Menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) pdb per kapita tahun 2000 adalah Rp6,7 juta, sementara pdb per kapita tahun 2017 adalah Rp51,9 juta,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, meski tarif bea meterai dinaikkan, namun untuk kewajiban menggunakan meterai pada dokumen penerimaan uang dilakukan penyederhanaan.

Pada undang-undang bea meterai tahun 1985, dokumen penerimaan uang di atas Rp250.000 hingga Rp1.000.000 dikenakan wajib meterai Rp3.000

“Dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000 apabila harga nominal dok lebih dari Rp250.000 hingga Rp1.000.000,” sebutnya.

Sedangkan untuk dokumen penerimaan uang dengan nominal lebih dari Rp1.000.000 wajib dikenakan meterai Rp6.000.

“Dikenakan bea meterai Rp6.000 apabila bea nominal lebih dari Rp1.000.000,” imbuh Sri Mulyani.

Dalam RUU bea meterai ini, dokumen penerimaan uang dengan nominal di atas Rp5.000.000 lah yang diwajibkan menggunakan meterai Rp10.000. Sedangkan, yang di bawah nominal tersebut tak dikenakan bea meterai.

“Pengaturan tersebut diusulkan untuk disederhanakan menjadi hanya 1 batasan bea meterai saja dan nilainya ditingkatkan menjadi Rp5.000.000 sebagai batas nominal dari nilai dokumen,” terang Sri Mulyani.

Hal ini menurut Sri Mulyani, dapat menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan usaha mikro kecil dan menengah.

“Dengan demikian meskipun tarif bea meterai diusulkan dinaikkan, RUU Bea Meterai tersebut juga dirancang untuk menegaskan keberpihakan pada kegiatan usaha mikro kecil dan menengah, karena batasan nominal dinaikkan dan dibebaskan,” tandasnya. (fin)

Rekomendasi Berita